
UMP Kaltim 2027 Naik 7,02 Persen Jadi Rp4,04 Juta
- Buruh Awalnya Tuntut Rp5,7 Juta
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 disepakati sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut naik 7,02 persen dibandingkan UMP 2026.
Kesepakatan itu dicapai Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim dalam rapat yang berlangsung selama dua hari. Namun, keputusan tersebut masih menunggu penetapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Anggota Dewan Pengupahan Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengatakan proses perundingan berlangsung alot. Masing-masing unsur mempertahankan argumentasi dan usulan terkait besaran kenaikan upah minimum.
Bahkan, serikat pekerja atau buruh pada awal perundingan bersikeras mengusulkan UMP Kaltim 2027 sebesar Rp5,7 juta.
BACA JUGA:
"Perundingan berlangsung alot. Masing-masing pihak mempertahankan argumennya. Serikat buruh awalnya bersikeras UMP Kaltim 2027 sebesar Rp5,7 juta," ujar Slamet.
Setelah melalui skorsing sebanyak tujuh kali, seluruh unsur Dewan Pengupahan akhirnya menyepakati formula penghitungan UMP Kaltim 2027.
Berdasarkan berita acara rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim tertanggal 19 November 2026, penyesuaian UMP menggunakan persentase Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 67 persen dari Rp6.039.344.
Penetapan KHL merujuk pada surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 hal Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Hasil penghitungan tersebut menghasilkan UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360 atau naik 7,02 persen. Dewan Pengupahan selanjutnya memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur untuk menetapkan besaran upah tersebut.
BACA JUGA:
UMP Kaltim 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
UMSP Kaltim 2027 Berlaku untuk Enam Sektor
Selain menyepakati besaran UMP, Dewan Pengupahan juga membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kaltim 2027.
Slamet mengatakan, pembahasan UMSP sejauh ini baru menyepakati sektor-sektor yang akan masuk dalam ketentuan upah minimum sektoral. Terdapat enam sektor yang telah ditentukan.
Keenam sektor tersebut meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan, kelapa sawit dan pemanen kayu, serta industri crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Sementara itu, besaran UMSP untuk masing-masing sektor belum diputuskan.
BACA JUGA:
"Besaran untuk UMSP diputuskan hari Selasa (24/11/2026) mendatang dan akan dirundingkan lagi. Berdasarkan aturan, masih punya waktu lima hari dari putusan UMP," jelas Slamet.
Dengan demikian, pembahasan upah minimum di tingkat provinsi belum sepenuhnya selesai. Setelah keputusan UMP ditetapkan gubernur, pembahasan akan berlanjut di tingkat kabupaten/kota.
UMK dan UMSP Kabupaten/Kota Dibahas Berikutnya
Slamet menjelaskan, setelah penetapan UMP Kaltim 2027, pemerintah daerah bersama unsur Dewan Pengupahan akan melanjutkan perundingan untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penetapan upah minimum 2027 di seluruh wilayah Kaltim.
BACA JUGA:
Kesepakatan UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360 menjadi dasar lanjutan pembahasan kebijakan pengupahan, termasuk penentuan upah sektoral sesuai karakteristik dan kondisi masing-masing sektor usaha.
Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, perwakilan pengusaha serta perwakilan pekerja.
Penetapan UMPKaltim 2027 merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.***
