Usul Bupati PPU Agar Pembangunan Bandara VVIP IKN Lancar: Bayar Ganti Rugi
- PENAJAM - Makmur Marbun mengatakan pihaknya bersama jajaran Forkopimda PPU selama ini terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dampak sosial yang terjadi terkait pembangunan bandara VVIP di Kabupaten PPU.
Advertorial
PENAJAM, IBUKOTAKINI.COM - Ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat terdampak pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, harus segera diselesaikan demi memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
Usulan itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun saat menghadiri rapat teknis ekspose penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan bandara VVIP (IKN), Senin (19/2/2024). Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Kaltim, Sri WWahyuni, berlangsung di Samarinda.
Kembali ke Makmur Marbun, ia menegaskan persoalan dampak sosial terkait pembangunan bandara VVIP di IKN segera diselesaikan agar tidak berlarut tanpa kepastian.
"Makanya saya minta agar tahap awal ini segera dibayarkan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Saya yakin jika tahap awal ini segera terealisasi, maka tahap selanjutnya akan lebih mudah karena masyarakat telah percaya kepada pemerintah," tegas Makmur Marbun.
Makmur Marbun mengatakan pihaknya bersama jajaran Forkopimda PPU selama ini terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dampak sosial yang terjadi terkait pembangunan bandara VVIP di Kabupaten PPU.
Namun menurutnya, jika tidak dibarengi tim lainnya yang ada di sana, persoalan sosial seperti ganti rugi tanam tumbuh itu tidak akan segera selesai karena persoalan itu bukan menjadi kewenangannya dalam persoalan tersebut.
BACA JUGA:
"Mulai Forkopimda, camat dan lurah terkait, semua saya bawa kesini setiap waktu sebagai bukti keseriusan untuk penyelesaian persoalan di bandara. Oleh karena itu saya minta kerjasamanya untuk segera memberikan jawaban kepada masyarakat di sana," ujar Makmur Marbun.
Makmur Marbun menambahkan bahwa sesungguhnya situasi di lapangan jauh berbeda dengan apa yang disampaikan ketika pertemuan dalam rapat. Menurutnya, jika tidak dilakukan realisasi segera dikhawatirkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang yang dapat berpotensi pada konflik sosial di wilayah itu.
"Persoalan ini harus kita jaga jangan sampai terjadi. Makanya saya minta kerja samanya seluruh tim agar menjadi perhatian bersama. Kasihan masyarakat terlalu lama menunggu," bebernya.
Dalam pertemuan ini, sejumlah keputusan penting telah disepakati bersama terkait percepatan penyelesaian persoalan dampak sosial yang terjadi di lokasi pembangunan bandara VVIP di Kabupaten PPU.
"Dalam proses penyelesaian penanganan dampak soaial kemasyarakatan yang saat ini sedang berlangsung, disepakati bahwa proyek pembangunan bandara VVIP IKN harus bisa tetap berjalan, " tutupnya.
BACA JUGA:
Sementara Sekda Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan persoalan dampak sosial pembangunan bandara VVIP menjadi tanggung bersama semua unsur yang terlibat didalamnya. Untuk itu dia berharap harus saling bersinergis sesuai tugasnya masing-masing
"Tanpa kerja sama yang baik maka sulit untuk kita wujudkan hasil yang maksimal. Oleh mari kita mari kita saling bersinergis mengingat pembangunan bandara VVIP ini harus segera terlaksana," ucapnya.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat terkait mulai dari perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Bank Tanah, Forkopimda PPU dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekda Prov Kaltim Sri Wahyuni yang digelar di kantor gubernur Kaltim.
(*Adv/Diskominfo-PPU)