Wabup PPU Tegaskan Transparansi Bantuan Pertanian: Tolak Pungli

IBUKOTAKINI.COM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menyatakan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan pertanian kepada kelompok tani. 

Hal ini disampaikannya saat bertemu langsung dengan para petani se-Kecamatan Babulu, dalam forum yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian PPU pada Rabu 9 Juli 2025. 

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Camat Babulu, Kepala Dinas Pertanian, para penyuluh, serta ketua dan anggota kelompok tani dari berbagai desa. Wabup menyatakan bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada ketimpangan distribusi bantuan. 

“Kami ingin mendengar langsung. Siapa yang sudah dapat, siapa yang belum. Jangan sampai ada kecemburuan atau isu yang menyesatkan di masyarakat,” tutur Wabup. 

Ia menilai kasus di Desa Gunung Mulia, di mana satu kelompok belum pernah menerima bantuan sejak 2016, sementara kelompok lain sudah mendapat hingga empat unit traktor. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/pemkab-ppu-gandeng-badan-bank-tanah-percepat-pemerataan-pembangunan

“Ini harus diluruskan. Data dari penyuluh harus valid dan transparan. Tidak boleh ada manipulasi,” tegasnya lagi. 

Ia juga memperingatkan agar tidak ada praktik jual beli bantuan, pungutan liar, atau penyelewengan bantuan alat, pupuk, dan lainnya. Masyarakat diminta berani melapor jika menemukan penyimpangan. 

“Jangan karena uang sedikit, kita masuk masalah hukum. Mari kita jaga amanah ini bersama-sama,” imbuhnya.

Wabup Waris juga mengajak para petani mengesampingkan sentimen pribadi atau kelompok dalam hal pembagian bantuan. Di mana bahwa peralatan pertanian adalah milik bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin. 

“Kita butuh keterbukaan dan kejujuran. Peralatan yang rusak karena tidak dirawat hanya akan jadi beban,” tambahnya. 

Pertemuan ditutup dengan sesi tanya jawab. Beberapa kelompok tani yang merasa belum pernah menerima bantuan diberikan kesempatan menyampaikan langsung keluhannya kepada pemerintah. 

"Dengan langkah ini, kami berharap bisa membangun sistem distribusi bantuan pertanian yang adil, transparan, dan tepat sasaran," tutupnya. (Adv/Diskominfo)