Wabup PPU Temui Baznas Kaltim, Bahas Pengelolaan Zakat

IBUKOTAKINI.COM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin melakukan audiensi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membahas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), Kamis (8/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Baznas Provinsi Kaltim tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten PPU memperluas koordinasi dalam pemanfaatan dana ZIS untuk mendukung pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam audiensi itu, Abdul Waris Muin didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten PPU Hendro Susilo. Rombongan diterima langsung Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, bersama jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Turut hadir Wakil Ketua I Baznas Kaltim Miswan Thahadi, Wakil Ketua II Abdurrahman AR, Wakil Ketua III Badrus Syamsi, serta Wakil Ketua IV Achmad Suparno.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU dan Baznas Kaltim membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan serta pemanfaatan ZIS.

BACA JUGA:

Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di PPU Masuk Tahap Kontrak - ibukotakini.com

Wabup menilai pengelolaan zakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. 

“Sebagai instrumen penyaluran bantuan sosial, dana zakat juga berpotensi dimanfaatkan untuk program pemberdayaan yang mendorong kemandirian penerima manfaat,” katanya dalam audiensi.

Ia menyebut dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan Baznas, pemanfaatan ZIS diharapkan dapat berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat serta mendukung program peningkatan kesejahteraan di Kabupaten PPU.

“Dengan pemanfaatan ZIS harus terarah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan warga di PPU,” imbuhnya. 

Sebagai informasi, audiensi ini juga menjadi ruang komunikasi untuk menyelaraskan peran pemerintah daerah dan Baznas dalam pengelolaan dana umat. 

Wakil Ketua I Baznas Kaltim, Miswan Thahadi, mengapresiasi langkah wabup yang datang langsung dalam memperkuat program.

“Dengan koordinasi ini maka program yang dijalankan bisa sejalan dengan pemerintah untuk kesejahteraan warga,” ujarnya. (ADV)