Wacana Mengembalikan Fungsi Lapangan Merdeka, PKL Dilarang?
- IBUKOTAKINI.COM - Jumlah pedagang kaki lima di Lapangan Merdeka semakin tidak terkendali.
Kabar Ibu Kota
BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Keberadaraan pedagang kaki lima di kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan semakin tak terkendali. Hal ini terlihat pada hari libur nasional, maupun pada akhir pekan.
Para pedagang tak hanya menempati lokasi yang sebelumnya disediakan, mereka juga merambah kawasan sekitar Lapangan Merdeka. Bahkan para PKL mobil juga menempati kawasan depan Rumah Sakit Pertamina.
Terkait hal itu, muncul wacana untuk mengembalikan fungsi kawasan Lapangan Merdeka seperti sediakala. Terkait wacana ini, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Taufik Qulrahman meminta Pemerintah Kota (Pemkot) berkoordinasi dengan Pertamina.
"Pemkot dan Pertamina duduk bersama untuk mencari jalan keluar," ucap Politisi PKB, Rabu 18 Oktober 2023.
BACA JUGA:
Taufik mengatakan bahwa ada kesepakatan bersama antara Pertamina dan PKL yang difasilitasi Pemkot Balikpapan. PKL diperbolehkan berjualan diarea tersebut pada hari Sabtu dan Minggu, dengan jumlah PKL saat itu sebanyak 140 pedagang.
Akan tetapi, PKL semakin lama semakin bertambah berjualan diarea yang memiliki potensi besar. Dengan adanya larangan ini tentu sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
"Kalau mau ditindak tegas ya ditutup saja biar tidak ada lagi (PKL berjualan) dari batas KPU sampai Rumah Sakit Pertamina," terangnya.
Pemkot harus bertindak dan bersikap tegas, untuk menyelesaikan persoalan ini, supaya perekonomian masyarakat Balikpapan tetap berjalan baik.
BACA JUGA:
Ditempat yang berbeda, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud mengatakan jauh dari kepemimpinan dirinya, sudah ada kesepakatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan (SK). "Kawasan di sana boleh dibuat berjualan pedagang hari Sabtu dan Minggu," sebutnya.
Dengan maraknya PKL di Lapangan Merdeka, Pertamina sebagai pemilik lahan membuat larangan seperti itu. Bahkan akan menghapusnya. Namun, Pemkot meminta kepada Pertamina untuk dikembalikan sesuai SK, sehingga PKL dapat berjualan di tempat itu. "Masih ada komunikasi. Saya bilang tidak boleh dihapus karena itu icon kota," ujarnya. ***