Wagub Kaltim Sebut 8 Tambang Ilegal Sudah Diproses Hukum
- Penindakan terhadap tambang ilegal akan berlanjut
Ekbis
IBUKOTAKINI.COM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam menindak praktik pertambangan ilegal.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut, hingga saat ini sudah ada 8 laporan terkait tambang ilegal yang sedang diproses secara hukum.
"Sudah ada 8 laporan yang ditindaklanjuti dan akan ada tambahan laporan lainnya. Kami membuka ruang laporan umum kepada masyarakat. Kita akan hentikan semua aktivitas ilegal ini," kata Seno Aji.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima perwakilan demonstran dari Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat, Rabu (4/6/2025), di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan patuh terhadap regulasi lanjutan yang dikeluarkan pemerintah pusat guna menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan.
Wagub Seno menyampaikan bahwa isu lingkungan menjadi perhatian serius pemerintah. Ruang terbuka hijau (RTH) di Samarinda baru mencapai 7%, jauh dari ketentuan minimal 30%.
"Kami terus mendorong kabupaten/kota untuk memperluas RTH agar bisa mengurangi ancaman banjir," ujarnya.
Terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Seno menyebut jumlahnya masih sangat kecil. Saat ini, kontribusi CSR pertambangan hanya Rp1.000 per ton batu bara, yang hanya menghasilkan sekitar Rp500 miliar per tahun.
Pemkab PPU Cegah Warga Putus Sekolah Lewat Kartu Penajam Cerdas
"Kami sudah mengusulkan agar dinaikkan menjadi Rp2.000 per ton. Targetnya minimal Rp1 triliun per tahun untuk mendukung sektor pendidikan, termasuk perbaikan sarana-prasarana dan insentif bagi guru serta dosen," jelasnya.
Dalam isu masyarakat adat, Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah tak menunggu didesak untuk memberikan perlindungan. Ia mencontohkan masyarakat adat Muluy di Paser yang telah menerima penghargaan Kalpataru.
"Tapi tidak sampai di situ. Masih banyak masyarakat adat di kabupaten/kota yang butuh perhatian. Kita akan segera melakukan perlindungan agar mereka bisa hidup tenang di tanah leluhurnya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Seno juga menanggapi tuntutan percepatan realisasi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy-Seno.
Salah satu program unggulan yang segera diluncurkan adalah pendidikan gratis atau Gratispol.
"Mulai Juni-Juli ini, anak-anak semester 1 SMA/SMK dan perguruan tinggi akan menerima pendidikan gratis. Januari-Februari 2026 akan menyusul semester 2 hingga 8. Program ini akan berlangsung hingga 2030 dan diharapkan berlaku selamanya," ungkapnya.
Ia menyebut kebijakan ini merupakan turunan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis dan Kaltim menjadi provinsi pertama yang menerapkannya secara menyeluruh.
Pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan Pemprov Kaltim berlangsung damai dan penuh dialog. Seno menyampaikan apresiasi atas cara penyampaian aspirasi yang tertib dan terbuka.
"Meski tanpa demo, kita sebenarnya sudah menyuarakan semua ini ke pemerintah pusat. Tapi dengan adanya aksi seperti ini, tentu menjadi penguat komitmen kami," pungkasnya. ***