Wapres Dorong Pengusaha Sawit Perkuat Program Peremajaan Sawit Rakyat

JAKARTA, IBUKOTAKINI.COM - Wakil Presiden RI, KH. Maruf Amin mendorong para pengusaha sawit Indonesia yang tergabung dalam Gapki untuk memperkuat program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditargetkan mencapai 180 ribu hektare pertahun. Menurut Wapres, kelapa sawit merupakan komoditas penting dalam memperkuat ekonomi nasional.

"Pesan saya bagi anggota Gapki (gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia) maupun perusahaan besar dan industri kelapa sawit supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar. Termasuk pada program peremajaan sawit rakyat," ujar Wapres yang dikutip Senin (06/03/2023).

Wapres mengatakan, kemitraan merupakan kata kunci sekaligus solusi bagi industri sawit yang mendasari manfaat berkelanjutan dan saling menguntungkan. Dengan begitu, dia ingin sawit rakyat terus mendapat ruang promosi sehingga ke bisa meningkatkan nilai kesejahteraan.

"Yang kedua bisa melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi untuk menciptakan sistem usaha perkebunan yang layak dan memiliki nilai ekonomi dan ramah lingkungan," katanya.

Berikutnya, Wapres berharap pengusaha sawit dapat meningkatkan program CSR untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Salah satunya dengan melatih para santri di setiap pondok pesantren yang memiliki lahan pertanaman. Menurutnya, santri dan ponpes juga memiliki potensi yang sama dalam meningkatkan produktivitas.

BACA JUGA:

• Wagub Kaltim Sentil Perusahaan Tak Konsisten Salurkan CSR - ibukotakini.com
• Lawan Diskriminasi Ekspor Kelapa Sawit, Indonesia-Malaysia Datangi Uni Eropa - ibukotakini.com
• Kaltim Optimis Nilai Ekspor Tahun 2023 Tumbuh Positif - ibukotakini.com

"Perusahaan harus meningkatkan program CSR untuk masyarakat sekitar. Juga yang tak kalah penting adalah saat ini ada 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang, dimana sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi mulai dari pengembangan koperasi UMKM, peternakan dan perkebunan," katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa selama ini industri perkebunan sawit selalu menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia dalam memperkokoh ekonomi disaat pandemi. Apalagi, 70 persen keberhasilan pertanian Indonesia ditopang dari subsektor perkebunan.

"Oleh karena itu, munas ini harus menjadi forum konsolidasi konsepsi baik arah maupun target. Terlebih presiden dan wakil presiden minta kepada kita semua agar mencapai program PSR 180 ribu hektare," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriono menyampaikan terimakasih atas perhatian pemerintah dalam mengembangkan industri sawit nasional. Joko mengaku siap akan melaksanakan arahan Wapres dalam memenuhi target program PSR 180 ribu ha.

"Karena itu kami terus fokus mendorong dan menjaga tujuan industri sawit nasional akan tetap mampu memberikan kontribusi yang maksimal khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan sumbangan devisa kepada negara. Kami siap bersama pemerintah capai target program PSR," katanya.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi sawit nasional, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan program peremajaan sawit rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, program PSR menjadi perhatian khusus Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif. ###