Warga Tak Perlu Lagi Bolak-balik Serahkan Data ke Instansi Pemerintah

IBUKOTAKINI.COM – Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi ke berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan publik. Pemerintah menyiapkan integrasi data antarkementerian dan lembaga melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, integrasi tersebut memungkinkan instansi pemerintah memanfaatkan data yang sudah tersedia dan terverifikasi tanpa harus kembali meminta dokumen yang sama kepada masyarakat.

Menurut Meutya, keterhubungan sistem elektronik pemerintah menjadi kunci untuk memangkas proses administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

“Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan,” ujar Meutya dalam siaran pers dikutidikutip Minggu (8/11/2026).

BACA JUGA:

Aktivasi IKD Balikpapan Baru 22,16 Persen, 13 Kelurahan Segera Dilengkapi Alat

Ia menjelaskan, selama ini masyarakat kerap menghabiskan waktu dan tenaga karena harus mendatangi sejumlah instansi serta menyampaikan data administrasi yang sama berulang kali.

Melalui tata kelola data terintegrasi, pemerintah ingin mengurangi beban tersebut. Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan waktu dan tenaga untuk kegiatan yang lebih produktif.

“Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” jelasnya.

Interoperabilitas Jadi Kunci Integrasi Data Pemerintah

Meutya menyebut interoperabilitas sebagai salah satu prasyarat utama pelaksanaan UU Satu Data Indonesia. Interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai sistem elektronik untuk saling terhubung dan bertukar data menggunakan standar yang sama.

BACA JUGA:

Investor Pasar Modal Indonesia Capai 32 Juta Hingga Oktober 2026

Karena itu, pertukaran data antarkementerian dan lembaga membutuhkan keseragaman standar. Hal tersebut mencakup kesamaan definisi data, pengaturan metadata, penggunaan kode referensi, hingga pengamanan dan pengendalian akses.

Pemerintah juga perlu memastikan setiap penggunaan data dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

“Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Meutya.

Untuk mendukung integrasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem ini didukung infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP).

BACA JUGA:

KPPU dan DPMPTSP Kaltim Tingkatkan Pengawasan Kemitraan Usaha Besar-UMKM

Ketiganya menjadi fondasi digital untuk menghubungkan sistem elektronik pemerintah sehingga pertukaran data lintas instansi dapat berlangsung secara terintegrasi.

Integrasi Data Tetap Lindungi Privasi Masyarakat

Selain infrastruktur teknologi, Meutya menekankan pentingnya keselarasan regulasi dalam penerapan UU Satu Data Indonesia.

Implementasinya harus sejalan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi sektoral lainnya.

Keselarasan aturan diperlukan agar setiap instansi memahami hak akses, tujuan penggunaan data, serta batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

BACA JUGA:

Harga Sawit Kaltim Turun Lagi, TBS Tertinggi Kini Rp3.476 per Kg

Meutya juga mengingatkan bahwa kemudahan pertukaran data tidak boleh mengabaikan kedaulatan data dan privasi masyarakat.

Pemerintah harus memastikan pengendalian penggunaan data melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan pemanfaatan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan terhadap tata kelola dan pemrosesan data.

“Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, integrasi sistem tidak berarti seluruh basis data harus dipindahkan atau dipusatkan pada satu instansi.

UU SDI tetap menerapkan prinsip data remains at source. Artinya, setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas kualitas, pemutakhiran, serta validitas data yang dikelolanya.

Dengan prinsip tersebut, integrasi berlangsung melalui kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan memanfaatkan data sesuai kewenangan, bukan mengambil alih pengelolaan data dari instansi asal.

Setiap instansi juga perlu menetapkan penanggung jawab serta memperjelas perannya sebagai pengendali atau prosesor data pribadi.

Meutya mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan menerjemahkan amanat UU Satu Data Indonesia ke dalam langkah konkret.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari ketersediaan infrastruktur dan sistem yang saling terhubung. Ukuran utamanya adalah kemudahan pelayanan serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia,” pungkasnya. ***