Wawali Balikpapan Bagus Susetyo Jelaskan Penyebab SiLPA APBD 2025 Rp479 Miliar
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2025 sebesar Rp479,23 miliar buk
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2025 sebesar Rp479,23 miliar bukan disebabkan keterlambatan pemerintah dalam menggunakan anggaran.
Hal ini akibat efisiensi tender dan adanya sejumlah anggaran yang diterima pada akhir tahun anggaran.
Penjelasan tersebut disampaikan Bagus usai rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan terkait penyampaian nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Grand Senyiur Balikpapan pada Rabu, 24 Juni 2026.
Menurutnya, dana SiLPA tersebut justru akan menjadi modal pembiayaan pembangunan pada APBD Tahun 2026 dan dapat langsung digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah.
"SiLPA ini akan terjadi karena ada sisa tender dan beberapa anggaran yang turun di akhir periode. Namun dana tersebut langsung kita gunakan untuk luncuran di APBD tahun 2026," kata Bagus.
BACA JUGA:
Ia mengungkapkan, dari total SiLPA sebesar Rp479 miliar lebih, sekitar Rp275 miliar sudah dapat langsung dimanfaatkan dalam penganggaran tahun berjalan.
Bagus menegaskan masyarakat tidak perlu menafsirkan SiLPA sebagai indikator rendahnya kinerja penyerapan anggaran pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan APBD terdapat sejumlah faktor teknis yang menyebabkan anggaran tidak seluruhnya terserap pada tahun berjalan, salah satunya berasal dari hasil efisiensi proses tender proyek.
"SiLPA ini bukan berarti kita terlambat menggunakan anggaran. Ada efisiensi tender dan ada juga anggaran yang turun menjelang akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk dimaksimalkan dalam kegiatan pada tahun anggaran yang sama," jelasnya.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/cuaca-kaltim-bersahabat-bmkg-sebut-tak-ada-potensi-cuaca-ekstrem
Bagus menjelaskan, sisa anggaran yang berasal dari tender merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketika nilai kontrak hasil lelang lebih rendah dari pagu yang dianggarkan, maka selisihnya akan menjadi penghematan dan masuk dalam SiLPA.
Selain itu, sejumlah kegiatan juga terkendala waktu pelaksanaan karena dana baru diterima menjelang akhir tahun anggaran.
Akibatnya, kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia dan harus dilanjutkan pada tahun berikutnya.
"Kalau tidak terserap, maka langsung menjadi luncuran di tahun berikutnya. Mekanisme seperti ini memang selalu terjadi dalam pengelolaan APBD," ujarnya.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/balikpapan-terapkan-siaga-el-nino-lurah-data-sumur-bor
Meski demikian, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya menekan besaran SiLPA pada tahun-tahun mendatang melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa.
Bagus mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah didorong untuk mempercepat proses tender sejak awal tahun sehingga pekerjaan fisik maupun pengadaan dapat selesai lebih cepat.
"Yang paling penting bagaimana SiLPA tidak terlalu besar dan penyerapan anggaran bisa maksimal. Karena itu proses tender kita dorong dimulai sejak awal tahun. Harapannya sekitar Juli seluruh proses sudah selesai sehingga pekerjaan dapat dituntaskan sebelum akhir tahun anggaran," katanya.
Selain membahas kinerja APBD, Bagus juga menyinggung sejumlah prestasi yang diraih Pemerintah Kota Balikpapan.
"Berbagai penghargaan yang diterima harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," imbuhnya. ***