Wujudkan KLA, Sekda PPU Paparkan Capaian Kinerja ke Tim KPPPA RI
Penajam

Wujudkan KLA, Sekda PPU Paparkan Capaian Kinerja ke Tim KPPPA RI

  • Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan KLA berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak di daerah tersebut.
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

PENAJAM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, memaparkan capaian hasil kinerja kabupaten dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) kepada Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia. 

Pemaparan ini disampaikan dalam kegiatan monitoring terpadu kebijakan KLA di Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di ruang rapat lantai III Pemkab PPU, Selasa 9 Juli 2024. 

Dalam pemaparannya, Sekda Tohar menyampaikan berbagai program dan indikator yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten PPU dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. 

“Beberapa hal yang kami presentasikan khususnya pencapaian utama dalam mewujudkan KLA,” katanya. 

Adapun neberapa capaian utama yang dipresentasikan meliputi:

  • Kluster hak sipil dan kebebasan: Penurunan angka perkawinan anak, peningkatan cakupan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.
  • Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: Standarisasi ruang bermain ramah anak, peningkatan kualitas pengasuhan anak, dan pembinaan keluarga.
  • Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan: Penurunan angka stunting, peningkatan cakupan imunisasi anak, dan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi anak.
  • Kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang: Peningkatan angka partisipasi anak dalam pendidikan, perluasan akses pendidikan berkualitas, dan pembinaan kegiatan positif bagi anak di luar jam pelajaran.
  • Kluster pelindungan khusus anak: Pencegahan dan penanganan perdagangan anak, eksploitasi anak, dan perlakuan salah terhadap anak.

BACA JUGA:

Sekda Tohar menyebut bahwa masih ada kekurangan dan permasalahan dalam implementasi program-program KLA di Kabupaten PPU. 

"Namun, kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pemenuhan hak-hak anak dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di PPU," ujarnya.

Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda pada Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Woro Srihastuti, mengapresiasi capaian Kabupaten PPU dalam mewujudkan KLA.

"Namun, perlu diingat bahwa Kabupaten Layak Anak bukan hanya sekedar pencapaian indikator, tetapi bagaimana sistem perlindungan anak itu bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Sementara Deputi bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan KLA berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak di daerah tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan KLA benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak di daerah ini. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan aman," pungkasnya.

Kegiatan monitoring ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk unsur organisasi pimpinan daerah Kab. PPU beserta staf dan pemangku kepentingan lainnya. Diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan KLA dan solusi untuk mengatasinya pun menjadi bagian dari kegiatan ini. (Adv/Diskominfo PPU)