Yusri Yusuf Perjuangkan Pertanian, Ajukan Diri Masuk Komisi B DPRD Kutim
- Kepastian hukum atas lahan merupakan aspirasi utama masyarakat di dapilnya.
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM – Demi memperjuangkan hak-hak warga di sektor pertanian dan perkebunan, Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, menyampaikan niatnya untuk bergabung dengan Komisi B DPRD Kutim. Langkah ini diambil agar ia bisa mengawal kepastian hukum lahan warga di daerah pemilihannya (dapil I), yang terkenal kaya akan potensi perkebunan dan pertanian.
Yusri mengatakan bahwa kepastian hukum atas lahan merupakan aspirasi utama masyarakat di dapilnya.
“Banyak warga yang berharap pemerintah menyediakan legalitas lahan agar mereka bisa mengolah tanah dengan tenang dan aman,” ujar Yusri saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/ketua-dprd-kutai-timur-usulkan-pembangunan-infrastruktur-jaringan-gas-untuk-atasi-krisis
- https://ibukotakini.com/read/dorong-generasi-muda-aktif-ketua-dprd-kutim-apresiasi-semangat-sumpah-pemuda
- https://ibukotakini.com/read/tingkatkan-sektor-pertanian-yusri-yusuf-dorong-kutim-jadi-pemasok-utama-pangan-ikn
Menurut Yusri, tanpa dokumen kepemilikan yang sah, warga rentan kehilangan tanah yang telah mereka garap bertahun-tahun.
“Warga ingin ada perda yang mengatur legalitas lahan, agar tanah mereka tidak diambil alih perusahaan tambang. Sering kali perusahaan menawarkan kompensasi, dan karena tidak punya pilihan, warga pun menyetujuinya,” jelasnya.
Yusri juga menambahkan, regulasi yang kuat akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak tergiur tawaran dari pihak luar.
“Kalau ada perda yang mengatur legalitas tanah, masyarakat tidak akan mudah tergiur oleh tawaran pihak luar, karena mereka memiliki perlindungan hukum,” tambahnya.
Sebagai informasi, Komisi B DPRD Kutim memiliki tugas di sektor ekonomi dan keuangan, yang mencakup bidang pertanian dan perkebunan – dua sektor yang menjadi fokus utama Yusri. Ia berharap dengan posisinya di Komisi B, ia bisa memprioritaskan kepentingan warga di sektor ini.
“Saya memang berniat mengawal kepentingan masyarakat di sektor perkebunan dan pertanian. Untuk bidang lainnya, seperti bisnis dan ekonomi, bisa diprioritaskan kemudian,” pungkasnya. (Adv)