BALIKPAPAN, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Capt M Hatta Umar mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMAK) atas ketidakhadirannya dalam menjalankan tugas di gedung parlemen. Sorotan berupa surat pengaduan tersebut diterima Badan Kehormatan (BK) DPRD Balikpapan.Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh menjelaskan bahwa BK Balikpapan masih mengidentifikasi terkait permasalahan ini. Berdasarkan informasi, anggota Komisi II DPRD Balikpapan mengajukan surat ijin atas ketidakhadirannya selama ini. Hanya saja, surat izin tersebut akan dicek kembali.&nbsp;"Surat izin per tanggal berapa, kemudian tidak masuknya per tanggal berapa," ucapnya kepada awak media, pada Jumat 22 September 2023.Atas ketidakhadiran, DPRD diminta untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Akan tetapi, DPRD tidak dapat memberhentikan sepanjang tidak ada surat dari partai yang meminta."Jadi mau dipakai bagaimana, kalau partai tidak memberikan surat pemecatan atau apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Memecat pun tidak bisa. Apalagi belum tentu bersalah," terangnya.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/groundbreaking-perdana-oleh-pelaku-usaha-di-ibu-kota-nusantara">Groundbreaking Perdana Oleh Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kadispar-kaltara-musik-alam-fest-jadi-tongkat-estafet-pelestarian-budaya">Kadispar Kaltara : Musik Alam Fest Jadi Tongkat Estafet Pelestarian Budaya - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pemprov-kaltara-audiensi-dengan-tim-sreenad-mabes-ad-wacanakan-pembentukan-kodam-baru">Pemprov Kaltara Audiensi dengan Tim Sreenad Mabes AD, Wacanakan Pembentukan Kodam Baru - ibukotakini.com</a></li></ul>Menurutnya, ini merupakan permasalahan internal Partai Perindo, sehingga dapat diselesaikan diinternal partai.&nbsp;"Silahkan selesaikan dulu diinternal partai. Apapun keputusan partai menyurat ke DPRD. DPRD tidak bisa memproses apapun," terangnya.&nbsp;Anggota DPRD ini yang menugaskan adalah partai, sehingga yang dapat memutuskan adalah partai. "Partai tidak mengusulkan kepada saya disuruh pecat ya nggak bisa.Ini bukan PNS. Ini jembatan politis. Mau siapapun ngotot kalau partai nggak bisa ya nggak bisa," tegas Abdulloh.Namun, sejak hari Senin (18/9/2023) Capt M Hatta Umar sudah kembali bekerja untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. (ken)

MAS ADIT.png

DPRD Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Capt M Hatta Umar mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMAK) atas ketidakhadirannya dalam menjalankan tugas di gedung parlemen. Sorotan berupa surat pengaduan tersebut diterima Badan Kehormatan (BK) DPRD Balikpapan.

Abdulloh: BK Akan Identifikasi Persoalan Capt M Hatta Umar