<a href="www.ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Isu terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara kembali menghangat.&nbsp;Kekhawatiran bahwa pemerintah menghentikan proyek itu, menjadi perhatian berbagai pihak. Termasuk kalangan dunia usaha.&nbsp;Kepastian kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan urgensi percepatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan menjadi topik hangat dalam sesi tanya jawab Rakernas ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, baru-baru ini.Ketua DPP Apindo Kalimantan Timur, Abriantinus, secara langsung mengajukan dua pertanyaan strategis kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/ikn-dorong-kopi-liberika-jadi-ikon-baru-indonesia-lahirkan-5-rencana-aksi-nasional">IKN Dorong Kopi Liberika Jadi Ikon Baru Indonesia, Lahirkan 5 Rencana Aksi Nasional - ibukotakini.com</a></blockquote>Pertanyaannya meliputi kepastian proyek IKN dan prioritas pembangunan jaringan jalan penghubung seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan.Menanggapi hal itu, AHY menegaskan bahwa IKN tetap akan dilanjutkan sesuai arahan Presiden, meski prosesnya mengalami penyesuaian. “Pembangunan ibu kota baru ini tetap berjalan, tapi memang ini proyek besar dan fundamental. Perpindahan pusat pemerintahan tidak bisa instan. Negara-negara lain seperti Malaysia, Australia, hingga Brasil pun butuh waktu panjang,” ujar AHY.<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2025/08/1755048011245.jpeg"><figcaption>Ketua DPP APINDO Kaltim, Abriantinus menyampaikan pertanyaan terkait kelanjutan pembangunan IKN pada Rakernas APINDO Ke-34 di Bandung Jawa Barat.</figcaption></figure>Ia menjelaskan, kawasan inti pusat pemerintahan di IKN sudah ditetapkan. Fasilitas eksekutif telah hampir lengkap, sementara kompleks parlemen dan yudikatif akan segera dibangun.&nbsp;“Kalau tiga pilar pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—sudah hadir, maka kegiatan pemerintahan dan politik di IKN bisa berjalan penuh,” tambahnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/hut-ri-ke-80-pemkab-ppu-bagikan-ribuan-bendera-merah-putih">HUT RI ke 80, Pemkab PPU Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih - ibukotakini.com</a></blockquote>Terkait konektivitas, AHY menilai pembangunan infrastruktur penghubung bukan hanya untuk IKN, melainkan seluruh Kalimantan. Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.&nbsp;“Jangan hanya PPU dan Kukar yang terhubung, tapi juga Kaltara, Kalteng, Kalsel, hingga Kalbar. Kalimantan ini punya sumber daya alam luar biasa dan kontribusinya besar terhadap PDB nasional, jadi harus terkoneksi dari pusat produksi ke pasar,” tegasnya.AHY juga menyoroti pentingnya membangun pusat-pusat ekonomi baru agar infrastruktur yang dibangun memiliki nilai tambah ekonomi. “Kalau tidak ada aktivitas ekonomi yang menghidupi konektivitas itu, akan sayang sekali,” pungkasnya. ***

Menko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani.  

ikn11.jpg

Menyesuaikan Program Prioritas Pemerintah 

AHY Tegaskan IKN Tetap Lanjut