IBUKOTAKINI.COM - Era digital membawa banyak kemudahan, namun di sisi lain juga menghadirkan bahaya tersembunyi, terutama bagi anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim).Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dalam kurun waktu 2016 hingga 2024, terdapat 9.228 kasus konten pornografi anak di ruang digital.&nbsp;Ironisnya, 463 kasus di antaranya ditemukan pada tahun 2023. Bahkan, Indonesia dikhawatirkan menjadi target para predator anak untuk menyimpan konten pornografi.Menyadari hal tersebut, Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, angkat bicara dalam Rapat Koordinasi Daerah Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (online) yang diadakan di Balikpapan. Ia menegaskan perlunya langkah kongkret untuk melindungi anak-anak dari bahaya di era digital."Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, khususnya di ranah online," jelas Sri Wahyuni.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pemberdayaan-perempuan-desa-di-ppu-menuju-implementasi-pengarusutamaan-gender">Pemberdayaan Perempuan Desa di PPU: Menuju Implementasi Pengarusutamaan Gender - ibukotakini.com</a></li></ul>Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, Kaltim mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi, mencapai 695 kasus pada tahun 2023. Hingga Mei 2024, sudah tercatat 284 kasus.Sekda Sri menduga lonjakan kasus ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan.&nbsp;Dibantu oleh banyaknya unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak, masyarakat dan keluarga kini lebih berani melaporkan dan menyampaikan pengaduan terkait kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka.Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang belum terungkap. Oleh karena itu, Sekda Sri mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga, untuk lebih proaktif dalam melindungi anak-anak di era digital."Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan literasi digital yang baik kepada anak-anak," ujar Sekda Sri. "Jika tidak diberi pemahaman sejak dini, bonus demografi yang kita harapkan dari generasi muda ini tidak akan terwujud."BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/disdikbud-balikpapan-akan-buka-verifikasi-dan-validasi-data-peserta-didik">Disdikbud Balikpapan Akan Buka Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik - ibukotakini.com</a></li></ul>Senada dengan Sekda Sri, Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa anak-anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan."Kita harus memastikan anak-anak dalam kondisi baik dan terlindungi," ujar Woro.Rapat Koordinasi Daerah Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan strategi bersama dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kaltim. ***&nbsp;

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan Perkumpulan Jalastoria Indonesia (JalaStoria) menilai kasus KDRT hingga kini bak gunung es.

Freepik

Dalam dua tahun terakhir, Kaltim mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. 

Ancaman Tersembunyi di Era Digital: Kekerasan Terhadap Anak Meningkat