<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure>IBUKOTAKINI.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Julfansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penempatan jabatan di lingkungan dinas yang sering kali dilakukan tanpa transparansi. Ia menilai banyak posisi strategis yang diisi tanpa mempertimbangkan kompetensi yang sesuai, bahkan dengan adanya indikasi transaksi pembayaran untuk mendapatkan jabatan."Karena kebanyakan sekarang, dinas meminta jabatan itu dengan bayar. Akhirnya, yang awalnya bukan dari bidangnya tetap ia duduki," ujarnya baru-baru ini.Menurut Julfansyah, praktik ini sangat merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah. Jika hal tersebut terus dibiarkan, kualitas pelayanan publik akan terancam menurun karena jabatan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian di bidangnya."Jika kita terus membiarkan praktik ini, maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun," tambahnya.Selain itu, Julfansyah juga menyoroti penggunaan anggaran yang menurutnya kurang optimal akibat penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tidak tepat. Ia menjelaskan bahwa dengan anggaran besar yang dimiliki, seharusnya ada hasil yang maksimal untuk masyarakat. Namun, hal tersebut sulit dicapai jika pegawai yang menempati jabatan strategis tidak memiliki kompetensi yang memadai."Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Namun, jika SDM yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya, maka semua itu akan sia-sia," jelas Julfansyah.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/perkuat-landasan-hukum-dprd-kutim-rumuskan-raperda-ketertiban-umum">Perkuat Landasan Hukum, DPRD Kutim Rumuskan Raperda Ketertiban Umum - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dprd-kutai-timur-bahas-raperda-ketertiban-umum">DPRD Kutai Timur Bahas Raperda Ketertiban Umum - ibukotakini.com</a></li></ul>Ia mengajak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan jabatan di dinas, dengan tujuan memastikan setiap posisi diisi oleh individu yang kompeten dan berintegritas."Kita harus memastikan bahwa setiap pegawai yang duduk di jabatan strategis adalah orang yang kompeten dan memiliki integritas," tegasnya.Lebih lanjut, Julfansyah berharap agar pemerintah melakukan reformasi dalam pengelolaan SDM dan penempatan jabatan, sehingga setiap posisi strategis dapat diisi oleh orang yang tepat di tempat yang tepat. &nbsp;"Penting bagi pemerintah untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini akan meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang lebih baik untuk masyarakat," pungkasnya. (Adv)

MAS ADIT.png

WhatsApp Image 2024-11-09 at 16.34.08.jpeg

Penting bagi pemerintah untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.

Anggota DPRD Kutim Soroti Praktik Penempatan Jabatan