IBUKOTAKINI.COM &ndash; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD menggelar rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Dalam rapat dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi pada Jumat (11/12/2020). Hadi Mulyadi mengatakan APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dengan DPRD Kaltim dan ditetapkan dengan peraturan darerah. &ldquo;Dalam APBD tergambar kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan,&rdquo; kata Hadi Mulyadi dihadapan Ketua dan anggota DPRD Kaltim di Gedung D DPRD Kaltim. Hadi Mulyadi menambahkan APBD merupakan cerminan atau gambaran kegiatan pemerintah dalam suatu periode meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan kegiatan pembangunan. &ldquo;Semua kegiatan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; tandasnya. Penggunaan aplikasi dan pemberlakuan peraturan baru menurut Hadi Mulyadi, berbeda dan mengakibatkan penyususunan APBD Kaltim tahun ini lambat dari tahun sebelumnya. Selain itu, kemungkinan terjadi pengurangan pemilihan nama kegiatan, sub kegiatan serta jenis belanja menjadi suatu hal yang dapat terjadi. "Namun demikian, Pemprov Kaltim tetap berusaha agar penetapan APBD dilakukan di tahun ini, sehingga Januari sudah bisa dilaksanakan,&rdquo; kata Hadi Mulyadi. Rapat paripurna dihadiri 28 anggota DPRD Kaltim, Sekprov Kaltim HM Sa&rsquo;bani, Asisten Administrasi Umum H Fathul Halim, Kepala Bappeda HM Aswin, Kepala BPKAD M Sa'aduddin, dan anggota DPRD lainnya mengikuti secara virtual termasuk OPD dilingkup Pemprov Kaltim.

Rapat Paripurna penyampampaian nota keuangan rancangan APBD 

APBD Kaltim Ditarget Desember Tuntas