IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas berbagai pos belanja guna mendukung efektivitas birokrasi.Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, menekankan bahwa ASN harus lebih adaptif dalam bekerja secara efektif dan efisien sesuai arahan Presiden.Efisiensi anggaran ini menjadi peluang percepatan digitalisasi birokrasi dan penyederhanaan layanan kepegawaian. Ia menambahkan bahwa efisiensi merupakan tantangan bagi ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.“Efisiensi anggaran ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi para ASN dalam menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi yang lebih baik,” terang Zudan dalam keterangannya resmi di Jakarta, dikutip Rabu, 5 Februari 2024.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/sd-mjadi-kendala-program-pk-gdi-balikpapan">https://ibukotakini.com/read/sd-mjadi-kendala-program-pk-gdi-balikpapan</a></blockquote>Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga wajib melaporkan rencana efisiensi anggaran kepada DPR dan Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Jika tidak disampaikan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan melakukan revisi secara mandiri dalam halaman IV A DIPA.Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, BKN juga menerapkan sepuluh kebijakan utama, di antaranya peniadaan jam kerja fleksibel dan penerapan skema kerja efisien dengan Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dan Work From Office (WFO) selama tiga hari.Selain itu, sistem pelaporan konkret akan diberlakukan guna memastikan kinerja bawahan tetap optimal. Pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, juga menjadi bagian dari kebijakan ini, dengan koordinasi lebih responsif melalui media daring untuk mengurangi biaya operasional.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/jelang-ramadan-ptmb-pastikan-distribusi-air-di-balikpapan-lancar">https://ibukotakini.com/read/jelang-ramadan-ptmb-pastikan-distribusi-air-di-balikpapan-lancar</a></blockquote>ASN juga diminta melakukan penghematan dalam penggunaan listrik dan energi di lingkungan kerja serta menyesuaikan pakaian kerja yang lebih nyaman dan efisien.Selain itu, anggaran akan digunakan secara lebih efektif, dengan optimalisasi kerja sama bersama donor, mitra, dan pihak ketiga tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Kantor regional BKN pun diinstruksikan untuk memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di wilayah masing-masing.Zudan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hambatan, melainkan peluang bagi ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan.“BKN sebagai bapak para ASN harus dapat membantu menyelesaikan masalah manajemen ASN ini. Jangan sampai menghambat para ASN dalam meraih jenjang karier pegawainya,” pungkas Zudan.Daftar Anggaran yang dipangkas Sri Mulyani di antaranya sebagai berikut,ATK: 90% Seremonial: 56,9% Rapat/seminar: 45% Kajian &amp; analisis: 51,5% Diklat &amp; bimtek: 29% Honor output &amp; jasa profesi: 40% Percetakan &amp; suvenir: 75,9% Sewa gedung/kendaraan/peralatan: 73,3% Lisensi aplikasi: 21,6% Jasa konsultan: 45,7% Bantuan pemerintah: 16,7%Pemeliharaan: 10,2% Perjalanan dinas: 53,9% Peralatan &amp; mesin: 28% Infrastruktur: 34,3% Belanja lainnya: 59,1% &nbsp;

Kebijakan ini mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas berbagai pos belanja guna mendukung efektivitas birokrasi.

APBN Ketat, Berikut Daftar Anggaran yang Dipangkas