IBUKOTAKINI.COM - Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur menggelar pertemuan dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.&nbsp;Pertemuan yang berlangsung Kamis, 12 Juni 2025, membahas berbagai tantangan dunia usaha di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).&nbsp;Pertemuan ini berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka, dengan sejumlah isu krusial mengemuka, mulai dari kelangkaan BBM hingga penanganan perselisihan ketenagakerjaan.Ketua Dewan Penasehat Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, mengungkapkan kekhawatiran para pelaku usaha terhadap situasi ekonomi daerah yang cenderung menurun, terutama di sektor perhotelan dan UMKM.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/wagub-kaltim-sebut-8-tambang-ilegal-sudah-diproses-hukum">Wagub Kaltim Sebut 8 Tambang Ilegal Sudah Diproses Hukum - ibukotakini.com</a></blockquote>Ia juga menyoroti pernyataan Presiden RI dalam peringatan May Day yang dianggap menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha.“Di tengah situasi yang penuh dinamika dan tantangan saat ini, sangat elok seandainya pemerintah lebih fokus dalam menangani perekonomian. Rasanya tak perlu harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontradiktif dalam menjaga iklim ekonomi,” kata Slamet.&nbsp;Selain itu, Slamet BS juga menyinggung langkah BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Kejaksaan, memicu ketidaknyamanan di sektor usaha.&nbsp;“Pengusaha yang berjuang untuk membantu pemerintah mengatasi pengangguran, merasa tertekan dengan kehadiran penegak hukum dalam persoalan ketenagakerjaan. Hal seperti ini perlu dievaluasi,” jelasnya.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/cetak-laba-rp-49-5-t-pertamina-sumbang-rp-401-t-ke-negara">Cetak Laba Rp49,5 T,&nbsp; Pertamina Sumbang Rp401 T ke Negara - ibukotakini.com</a></blockquote>Isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan Ketua DPP Apindo Kaltim, Abriantinus. Ia menyuarakan kekhawatiran pengusaha atas keberadaan berbagai Satgas yang dibentuk pemerintah.&nbsp;“Ada Satgas Ketenagakerjaan Polri sejak 2024 yang dinilai rawan tumpang tindih dengan mekanisme resmi penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004. Ini membuka celah double handling dan bisa meresahkan pengusaha,” ujarnya. Hal itu juga diungkapkan Wakil Ketua Apindo, Rivai Sudirman.&nbsp;Isu dari kawasan IKN turut mengemuka. Ernawaty, pelaku usaha di kawasan tersebut, mengeluhkan lambannya progres pembangunan yang berdampak langsung pada pelaku UMKM dan menimbulkan ketidakpastian investasi.&nbsp;Ia juga menyinggung praktik penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha karena adanya ikatan dinas dua tahun, menyusul investasi perusahaan dalam pelatihan dan sertifikasi pekerja.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/ihsg-siap-rebound-pasar-tunggu-hasil-pertemuan-as-china">IHSG Siap Rebound, Pasar Tunggu Hasil Pertemuan AS-China - ibukotakini.com</a></blockquote>Sementara Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Joko Purwanto juga mempertanyakan kelangkaan BBM yang terjadi di Balikpapan—ironisnya, kota yang memiliki kilang minyak justru mengalami antrean panjang dan kekosongan Pertalite serta Pertamax selama berhari-hari. "Di Jawa yang tidak punya kilang, justru suplai lancar. Ada apa ini?" tanyanya.Menurut Joko Purwanto, para pemangku kepentingan, pejabat pemerintahan, memahami bahwa BBM merupakan faktor utama menggerakkan perekonomian, karena itu, sudah sepantasnya jika pasokan BBM diutamakan supaya ekonomi lancar.&nbsp;Menanggapi hal kelangkaan BBM, pimpinan tim Baintelkam Polri, Kombes Ferry S menyebut perlunya investigasi mendalam. "Apakah kuota dialihkan ke wilayah lain, atau karena ada keterlambatan distribusi? Bisa juga karena kebijakan pengalihan subsidi. Bahkan, mungkin sudah saatnya membuka peluang bagi kompetitor seperti Petronas atau Shell agar tidak tergantung pada Pertamina saja," ujarnya.Terkait Satgas Gabungan Ketenagakerjaan di Polda Kaltim sebenarnya bertugas mendukung mekanisme resmi dan bukan menggantikannya.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pt-handa-energi-investasi-indonesia-bnagun-plta-300-mw-di-mahulu">PT Handa Energi Investasi Indonesia Bangun PLTA 300 MW di Mahulu - ibukotakini.com</a></blockquote>Ia mengajak semua pihak taat pada regulasi lex specialis dalam penyelesaian PHI. Ia juga memberi contoh pendekatan solutif, seperti relaksasi persyaratan BPJS bagi pengurusan SIM dan SKCK, yang bisa dijadikan model penyelesaian lain secara bijak.Terkait stabilitas keamanan, Ferry meminta dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan organisasi seperti Apindo guna menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi.Ferry menegaskan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha adalah kunci dalam menyelesaikan persoalan yang kompleks. “Pemerintah juga harus bijaksana dalam menyikapi dinamika ketenagakerjaan, agar iklim usaha tetap sehat dan pembangunan IKN berjalan lancar,” tutupnya. ***&nbsp;

Suasana pertemuan pengurus DPP Apindo Kaltim dengan perwira Baintelkam Polri, Kamis (12 JUni 2025.

Apindo Kaltim Bertemu Baintelkam Polri, Ini yang Dibicarakan