IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kalimantan Timur berencana mengaplikasikan sistem Bela Pengadaan dalam menggerakkan pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengadaan pemerintah. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terpadu kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/5/2021), mengatakan rencana itu. Rapat dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, serta para gubernur se-Indonesia. Rapat secara khusus membahas aplikasi yang disiapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bela Pengadaan. Bela Pengadaan merupakan aplikasi yang disiapkan demi memudahkan UMKM menawarkan dan memasarkan produknya untuk mendukung kebutuhan pemerintah. "Kaltim sudah ikut dalam sistem Bela Pengadaan ini. Hanya memang masih ada beberapa kendala teknis. Tapi semua akan segera kita atasi," kata Wagub Kaltim Hadi Mulyadi usai mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim. Kehadiran Bela Pengadaan secara langsung akan mengurangi transaksi pemerintah yang bersifat manual. Dengan begitu, harapannya potensi korupsi dan kolusi bisa dicegah. "Kita akan inventarisasi masalahnya dulu, baru kita lapor Pak Gubernur. Kita akan undang semua OPD untuk mewajibkan belanja langsung dengan Bela Pengadaan, minimal 40 persen untuk produk UMKM," tambah Hadi Mulyadi. Kendala teknis yang masih dihadapi dalam penerapan Bela Pengadaan di antaranya terkait penggunaan kartu kredit dan seluruh pembayaran yang akan dilakukan secara nontunai. Kendala lainnya, peningkatan kapasitas para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem ini agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah maupun masyarakat. Ketua KPK Firli Bahuri mewanti-wanti agar belanja pemerintah tidak lagi menyeret pejabat dan aparatur negara dalam kasus hukum. Sementara Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan lembaganya sudah menyiapkan sistem yang dibuat untuk membantu pelibatan UMKM, sekaligus mencegah terjadinya permainan dan korupsi.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menyatakan pemerintah daerah bersiap menggunakan aplikasi Bela Pengadaan untuk mendukung UMKM.

pengadaan.jpg

IBUKOTAKINI.COM - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terpadu kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM

Aplikasi Bela Pengadaan Dukung UMKM