IBUKOTAKINI.COM – Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Hermawati Setyorini, mengkritik tajam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang saat ini tengah dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.&nbsp;Menurutnya, revisi ini tidak memiliki urgensi dan hanya menguntungkan perusahaan besar, sementara UMKM justru tidak dilibatkan dalam pembahasannya."Kami belum pernah dimintai pendapat. Sebenarnya, pemberian izin tambang kepada UMKM tidak masuk akal," terang Hermawati saat diwawancarai Trenasia.com media berjejaring Ibukotakini.com pada Jumat, 24 Januari 2025.Hermawati menilai bahwa revisi ini terkesan mendadak dan lebih condong pada agenda politik ketimbang upaya nyata untuk membantu pelaku usaha mikro. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan tambang bukanlah kebutuhan pelaku UMKM."Pengelolaan tambang membutuhkan dana yang sangat besar, mulai dari pengurusan izin, eksploitasi, hingga produksi dan distribusi. Hal ini jelas di luar kapasitas UMKM. Lebih baik pengelolaan tambang diberikan kepada masyarakat lokal di wilayah kerja tambang melalui lelang resmi," tegasnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/percepat-pembangunan-ikn-pemerintah-anggarkan-rp-48-8-triliun">Percepat Pembangunan IKN, Pemerintah Anggarkan Rp48,8 Triliun - ibukotakini.com</a></blockquote>Di sisi lain, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa revisi UU Minerba bertujuan untuk membuka peluang bagi UMKM dan perguruan tinggi dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).&nbsp;Hasan menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pertambangan agar hasilnya dapat dinikmati secara lebih adil."Melalui kebijakan ini, kami berharap dapat menciptakan model pembangunan berkelanjutan, di mana pemangku kepentingan lokal dapat berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam," jelas Hasan.Namun, Hermawati menganggap pendekatan tersebut tidak relevan bagi UMKM. Menurutnya, kebijakan ini lebih efektif jika diarahkan kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang, bukan pelaku usaha mikro yang memiliki fokus utama pada sektor ekonomi kecil seperti perdagangan dan jasa.Hermawati menyebut kompleksitas pengelolaan tambang yang membutuhkan investasi besar dan manajemen yang tidak sejalan dengan karakteristik UMKM.&nbsp;Kebijakan ini hanya akan menjadi alat politik yang memanfaatkan nama UMKM tanpa memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil."UMKM membutuhkan dukungan untuk memajukan sektor perdagangan, produksi, dan jasa, bukan masuk ke sektor tambang yang membutuhkan modal dan teknologi tinggi," tambahnya. ***

MAS ADIT.png

Ekonomi Kaltim Triwulan III-2024 Capai 5,52 Persen, Pertambangan Masih Jadi Andalan

WhatsApp Image 2025-01-23 at 10.30.37.jpeg

Revisi ini tidak memiliki urgensi dan hanya menguntungkan perusahaan besar, sementara UMKM justru tidak dilibatkan dalam pembahasannya.

Asosiasi UMKM Kritik Revisi UU Minerba