<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM </a>– Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono memimpin jalannya Rpat Paripurna ke-25 masa Sidang III Tahun 2022 melalui video conference yang dilaksanakan pada, Senin (14/11/2022).Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, dalam rapat paripurna kali ini ada beberapa agenda yang disampaikan, pertama Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Kota Balikpapan.“Ketiga usulan tersebut yakni pertama terkait pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kedua Perbahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenagakerjaa, serta Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan,” jelas Budiono, Senin (14/11/2022).Perda dibentuk, disusun dan dicabut menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada saat ini.“Selanjutnya apa yang menjadi nota penjelasan Wali Kota, kami di DPRD melalui fraksi-fraksi akan membahas dan kemudian disampaikan pada pandangan umum fraksi-fraksi,” kata Politisi PDIP ini.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/waskita-karya-wskt-bakal-jual-5-jalan-tol-hingga-2025">Waskita Karya (WSKT) Bakal Jual 5 Jalan Tol hingga 2025 - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/inovasi-satu-data-karantina-pertanian-balikpapan-luncurkan-si-etam">Inovasi Satu data, Karantina Pertanian Balikpapan Luncurkan Si Etam - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/meriahkan-hut-brimob-ke-77-polda-kaltim-gelar-acara-syukuran">Meriahkan HUT Brimob Ke-77, Polda Kaltim Gelar Acara Syukuran - ibukotakini.com</a></li></ul>Sementara itu, Pj Sekda Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, pencabutan Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudujan tersebut dengan melihat kondisi di lapangan yang sudah tidak lagi relevan, sebagai mana diketahui bersama untuk adminitrasi kependudukan keabsahan memberikan perindungan status hak warga dalam pelayanan adminitrasi, mewujudkan tertib adimintrasi secara nasional dan terpadu.“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan maka alut dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan tidak efektif dan efiien sesuai peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018,” kata Muhaimin.“Yang mengatur secara rinci administrasi kependudukan dengan diatur secara teknis, sehingga menjadi acuran untuk diterapkan,” ujarnya. ###

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono memimpin jalannya Rpat Paripurna ke-25 masa Sidang III Tahun 2022 melalui video conference yang dilaksanakan pada, Senin (14/11/2022).

Paripurna

&nbsp;IBUKOTAKINI.COM – Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono memimpin jalannya Rpat Paripurna ke-25 masa Sidang III Tahun 2022 melalui video conference yang dila

Bahas Penjelasan Tiga Raperda, DPRD Balikpapan Gelar Paripurna