<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Kontribusi pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Balikpapan tercatat sebagai yang paling kecil ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.Kondisi ini justru menunjukkan tingginya kemandirian fiskal Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan.Berdasarkan data per Januari 2026, total peserta PBPU di Balikpapan mencapai 209.805 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 205.680 peserta atau sekitar 98,03 persen dibiayai oleh pemerintah kota.&nbsp;Sementara itu, hanya 4.125 peserta atau sekitar 1,97 persen yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dinkes-kaltim-jawab-isu-pemutusan-bpjs-kesehatan-gratis-49-ribu-warga">Dinkes Kaltim Jawab Isu Pemutusan BPJS Kesehatan Gratis 49 Ribu Warga</a></blockquote>Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kaltim.Sebagai perbandingan, porsi pembiayaan provinsi di Samarinda mencapai 33,41 persen, Kutai Timur sebesar 28,22 persen, dan Berau 13,47 persen.Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah kota dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses jaminan kesehatan.“Balikpapan sejak awal berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi warga. Karena itu, porsi pembiayaan dari kota memang lebih besar, sehingga ketergantungan pada provinsi sangat kecil,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/rahmad-masud-jamin-bpjs-tetap-aktif-bagi-warga-miskin">Rahmad Mas’ud Jamin BPJS Tetap Aktif bagi Warga Miskin</a></blockquote>Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat pelayanan dasar di sektor kesehatan agar masyarakat tidak mengalami hambatan dalam mengakses layanan medis.<h2>Dorong Daerah Lain Meniru</h2>Rahmad juga mendorong pemerintah daerah lain di Kalimantan Timur untuk mengadopsi pola serupa, terutama dalam pengalokasian anggaran jaminan kesehatan.“Kalau daerah mampu, sebaiknya pembiayaan PBPU lebih banyak ditanggung pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu, cakupan layanan bisa maksimal dan tidak terlalu bergantung pada bantuan provinsi,” tambahnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pbi-bpjs-dievaluasi-ribuan-peserta-tiba-tiba-nonaktif">PBI BPJS Dievaluasi, Ribuan Peserta Tiba-Tiba Nonaktif</a></blockquote>Tingginya kontribusi pemerintah kota ini turut berdampak pada stabilitas program JKN di daerah.&nbsp;Dukungan anggaran yang kuat membuat proses pendataan, pembaruan peserta, hingga pelayanan kesehatan berjalan lebih optimal.Pemerintah Kota Balikpapan juga secara rutin melakukan evaluasi dan pembaruan data peserta guna memastikan bantuan tepat sasaran.&nbsp;Langkah ini penting untuk mencegah tumpang tindih data maupun kesalahan penyaluran manfaat.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/ratusan-kepala-daerah-raih-uhc-awards-2026">Ratusan Kepala Daerah Raih UHC Awards 2026</a></blockquote>Ke depan, Pemkot Balikpapan berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.&nbsp;Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan fasilitas kesehatan serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepesertaan jaminan kesehatan.***

MAS ADIT.png

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyebut Kota Balikpapan menerima bantuan JKN PBPU paling kecil di antara daerah lain. 

1000671024.jpg

Kontribusi BPJS Kesehatan Balikpapan didominasi APBD kota hingga 98 persen. Ketergantungan pada Pemprov Kaltim jadi yang terendah se-Kaltim.

Bantuan BPJS PBPU dari Pemprov untuk Balikpapan Paling Kecil