<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memperkuat pembangunan berbasis masyarakat melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa dan program penguatan Rukun Tetangga (RT).Pada 2026, alokasi Bankeu yang semula Rp100 juta per desa di APBD Murni direncanakan bertambah Rp150 juta melalui APBD Perubahan, sehingga total mencapai Rp250 juta.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Muhammad Basuni, mengatakan perubahan skema tersebut tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga mekanisme pengelolaannya.Pemkab memutuskan seluruh penatausahaan keuangan dilakukan oleh pemerintah desa, sementara RT tetap menjadi penentu utama program yang akan dijalankan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/apbd-kutai-timur-menyusut-bupati-minta-bpd-perketat-pengawasan-anggaran-desa">APBD Kutai Timur Menyusut, Bupati Minta BPD Perketat Pengawasan Anggaran Desa - ibukotakini.com</a></blockquote>Menurut Basuni, kebijakan itu diambil untuk melindungi para Ketua RT dari potensi persoalan hukum akibat kesalahan administrasi dalam penggunaan anggaran."Pertimbangan Bupati sebenarnya adalah untuk melindungi Ketua RT. Jangan sampai nanti mereka asal pakai uang tanpa memahami tata cara pertanggungjawaban administrasinya, yang justru bisa memicu masalah hukum," ujar Basuni dalam pernyataan resmi, Senin (27/7/2026).Meski pengelolaan administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berada di tangan pemerintah desa, Basuni memastikan seluruh program tetap disusun berdasarkan kebutuhan dan hasil musyawarah warga di masing-masing RT.Artinya, pemerintah desa hanya bertugas mengelola administrasi keuangan, sedangkan penentuan kegiatan tetap berasal dari usulan masyarakat.<h2>Pengawasan Bankeu Desa Kutim Lebih Mudah</h2>Basuni menjelaskan, pengalihan pengelolaan anggaran ke tingkat desa juga bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan. Mengontrol penggunaan dana secara langsung di ratusan RT dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan melalui pemerintah desa.Dengan sistem baru tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, hingga Inspektorat Wilayah (Itwil).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pemkab-kutim-target-bangun-1-000-rumah-layak-huni">Pemkab Kutim Target Bangun 1.000 Rumah Layak Huni - ibukotakini.com</a></blockquote>"Tujuannya bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan benar-benar memenuhi kebutuhan riil masyarakat di RT, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga pemberdayaan warga," katanya.Melalui skema Bankeu Desa ini, Pemkab Kutim menargetkan pembangunan di tingkat paling bawah dapat berjalan lebih cepat sekaligus tetap memenuhi prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah.Program-program yang dibiayai nantinya diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di lingkungan RT, mulai dari pembangunan infrastruktur skala kecil hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan minim risiko hukum bagi aparatur di tingkat RT.***&nbsp;

MAS ADIT.png

Perbaikan jalan di kawasan pedesaan di Kabupaten Kutai Timur. 

perbaikan jalan.jpg

Pemkab Kutim menaikkan Bankeu Desa menjadi Rp250 juta pada 2026. Pengelolaan anggaran dialihkan ke pemerintah desa untuk melindungi Ketua RT dan memperkuat pengawasan.

Bantuan Keuangan Desa di Kutim Naik Jadi Rp250 Juta