IBUKOTAKINI.COM - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung membacakan rekomendasi atas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2025-2029, Senin (21/4/2025) di Gedung Parkir Klandasan.Pembacaan rekomendasi Bapemperda tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, Muhammad Taqwa,dan Budiono. Serta Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo dan Sekretaris Daerah Muhaimin.&nbsp;Untuk diketahui, RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, kepala daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan dalam waktu 10 hari sejak diterima oleh Ketua DPRD.&nbsp;"Hasil pembahasan dan kesepakatan tersebut dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD," sebut Andi Arif Agung.&nbsp;Menurutnya, Bapemperda Kota Balikpapan, jajaran pimpinan DPRD dan ketua komisi telah melakukan rapat kerja bersama pemerintah kota Balikpapan. Selain itu juga telah mendapatkan masukan dari Kemendagri.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/komisi-ii-rdp-harapan-ada-perbaikan-kualitas-air-dan-serahkan-ipal-ke-pemkot-balikpapan">Komisi II RDP, Harapan Ada Perbaikan Kualitas Air dan Serahkan IPAL ke Pemkot Balikpapan - ibukotakini.com</a></blockquote>Dari hasil pembahasan tersebut DRPD Kota Balikpapan memberikan beberapa rekomendasi atas rancangan awal RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029. Diantaranya terhadap isu strategis pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan.&nbsp;Menurut Andi Arif, teridentifikasi sejumlah permasalahan-permasalahan kota. Yakni terkait kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Balikpapan dianggap belum maksimal, juga menyebut pasar rakyat eksisting masih sangat membutuhkan revitalisasi.&nbsp;Masalah lain adalah regulasi dan prosedur perizinan yang dianggap rumit, serta banyaknya permasalahan status lahan mengakibatkan investasi daerah belum optimal.&nbsp;Menanggapi permasalahan ini DPRD kota Balikpapan memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya pemberdayaan dan penguatan UMKM untuk mengakses kegiatan ekonomi di Kota Balikpapan.&nbsp;"Kegiatan ekonomi ini baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta," tukasnya.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dprd-sampaikan-rekomendasi-terhadap-lk-pj-wali-kota-balikpapan">DPRD Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Wali Kota Balikpapan - ibukotakini.com</a></blockquote>Lebih lanjut, mendorong pertumbuhan dan pemerataan kegiatan ekonomi di daerah pinggiran Kota Balikpapan.&nbsp;"Selain fokus pada pembangunan pasar, revitalisasi pasar rakyat juga perlu diprioritaskan," ujarnya.Pemerintah Kota Balikpapan juga harus melakukan penataan dan penguatan regulasi, serta penyederhanaan prosedur perizinan.&nbsp;"Perlu dibangun juga sinergitas antara pemerintah kota dan ATR/BPN Kota Balikpapan," imbuhnya.Isu strategis berikutnya adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) berdayasaing dan perlindungan sosial. Menurutnya, teridentifikasi pula beberapa permasalahan kota.&nbsp;Pertama, kualitas SDM terutama di bidang pendidikan dan kesehatan dianggap masih rendah. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga disebut belum optimal. Kemudian rendahnya kualitas pendidikan.Ia juga menyebut, ada permasalahan pada ketahanan pangan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal dan penanganan stunting yang dianggap belum optimal.&nbsp;Berdasarkan hal tersebut, DPRD Kota Balikpapan memberikan sejumlah rekomendasi. Antara lain peningkatan desain peserta didik Kota Balikpapan. Terkait kualitas SDM ini juga perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerja pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis dan beasiswa pendidikan.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/raperda-kota-layak-anak-disahkan-bapemperda-tunggu-perwali-teknis">Raperda Kota Layak Anak Disahkan, Bapemperda Tunggu Perwali Teknis - ibukotakini.com</a></blockquote>DPRD juga meminta dilaksanakan peninjauan kembali kerjasama antara pemerintah kota Balikpapan dengan BPJS Kesehatan Kota Balikpapan. Ia juga menekankan verifikasi data dan proyeksi masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS kelas III.&nbsp;"Terkait diagnosis penyakit yang dapat difasilitasi oleh BPJS Kesehatan," tuturnya.&nbsp;Lebih lanjut di bidang Kesehatan, pihaknya merekomendasikan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagaimana sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat. "Diperlukan sosialisasi program kesehatan pemerintah dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada masyarakat," urainya.&nbsp;Pemerintah juga diminta untuk melakukan optimalisasi pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.&nbsp;"Rekomendasi kami juga dilakukan penetapan jam wajib belajar masyarakat dan sinkronisasi pendidikan gratis oleh pemerintah provinsi dan sosialiasi pada lulusan SMA dan SMP," tandasnya.Selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus melakukan penguatan regulasi dan program ketahanan pangan daerah, juga inovasi untuk memaksimalkan program ketahanan pangan daerah.&nbsp;"Perlu membangun kerjasama dengan daerah-daerah produsen di Kaltim. Bukan hanya di luar Kaltkm saja tapi fokus Kaltim guna menekan harga pangan," jelasnya.&nbsp;Lebih lanjut adalah pelaksanaan program pasar murah guna menstabilkan harga pangan. Serta harus dilakukannya optimalisasi implementasi peraturan daerah tentang ketenagakerjaan yang mengatur penyerapan tenaga kerja lokal pada lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan di daerah, maupun investasi di daerah.&nbsp;"Paling sedikit 40% dari lowongan tersedia. Dan pada tuga tahun berikutnya paling sedikit 75% tenaga kerja lokal harus bisa diserap," bebernya.&nbsp;Pemerintah kota juga direkomendasikan agar membentuk balai latihan Kerja dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program akan bergizi gratis (MBG).&nbsp;"Sementara untuk masalah stunting, lakukan pptimalisasi program pencegahan stunting dan pemeran insentif kader posyandu," tutupnya. (Adv)

MAS ADIT.png

Bapemperda Berikan Rekomendasi RPJMD 2025-2029, Salah satunya Perekonomian dan SDM

WhatsApp Image 2025-04-21 at 18.47.31.jpeg

 IBUKOTAKINI.COM - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung membacakan rekomendasi atas rancangan awal Rencan