<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kaltim memutuskan delapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran administrasi Oemilu 2024. Keputusan itu diambil dalam sidang putusan terhadap delapan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 dengan pelapor dari delapan Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dengan terlapor KPU Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.Hasilnya, dalam sidang tersebut delapan terlapor dinyatakan melanggar prosedur administrasi Pemilu. Bertempat di Ruang Sidang pada Jum'at, 30 September 2022.&nbsp;Putusan terhadap delapan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 dibacakan oleh Ketua Majelis Hari Dermanto yang menyatakan prosedur klarifikasi yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan PKPU nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait kewajiban melakukan klarifikasi secara langsung di kantor KPU Kabupatan/Kota terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dapat dipastikan keanggotaannya.Hal tersebut dapat berimplikasi pada status tidak memenuhi syarat dari keanggotaan partai politik dengan menggunakan panggilan video (video call).BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dprd-dan-pemprov-kaltim-sepakati-apbd-perubahan-naik-rp-3-13-triliun">DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati APBD Perubahan&nbsp;Naik Rp 3,13 Triliun - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/selamat-hasanuddin-masud-resmi-jabat-ketua-dprd-kaltim">Selamat! Hasanuddin Mas’ud Resmi Jabat Ketua DPRD Kaltim - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/survei-brand-politika-sebut-elektabilitas-rahmad-masud-masih-kuat">Survei Brand Politika Sebut Elektabilitas Rahmad Mas’ud Masih Kuat - ibukotakini.com</a></li></ul>Delapan Kabupaten/Kota di Kaltim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme administrasi pelanggaran pemilu.Bawaslu Kaltim memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.Selanjutnya, Bawaslu Kaltim memberikan kesempatan kepada Terlapor (8 KPU Kabupaten/Kota) yang dinyatakan bersalah untuk mengajukan keberatan atau koreksi atas putusan tersebut.Berikut adalah delapan laporan yang disidangkan Bawaslu Kaltim:1. Nomor:01/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/20222. Nomor:02/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/20223. Nomor:03/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/20224. Nomor:04/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/20225. Nomor:05/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/20226. Nomor:06/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/20227. Nomor:07/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/20228. Nomor:07/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto membacakan hasil sidang laporan pelanggaran administrasi Pemilu 2024. Foto: Humas Bawaslu Kaltim

bawaslu kaltim.jpeg

IBUKOTAKINI.COM - Bawaslu Kaltim menggelar sidang putusan terhadap delapan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 dengan pelapor dari delapan Bawaslu Kabup

Bawaslu Putuskan 8 KPU di Kaltim Langgar Administrasi Pemilu 2024