<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menghadapi perbedaan data terkait angka stunting di lapangan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah memperkuat sinkronisasi data antarinstansi agar penanganan stunting di Kutai Timur lebih tepat sasaran.Perbedaan data tersebut terungkap dalam pemaparan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, Kamis (23/7/2026).DPPKB Kutim mencatat jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kutai Timur mencapai 11.572 kepala keluarga (KK).Sementara itu, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) semester I 2026, Dinkes Kutim menyebut angka balita stunting yang teridentifikasi melalui pendataan dan penanganan di lapangan berada di kisaran 16 persen.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/200-balita-gizi-kurang-di-ppu-terima-bantuan-pangan">200 Balita Gizi Kurang di PPU Terima Bantuan Pangan - ibukotakini.com</a></blockquote>Angka tersebut berbeda dengan data prevalensi stunting berdasarkan SKI/SSGI yang mencapai 26,9 persen dan selama ini menjadi salah satu acuan pemerintah pusat.Menanggapi perbedaan tersebut, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menilai angka riil kasus stunting di daerahnya kemungkinan tidak setinggi angka yang selama ini menjadi kekhawatiran. Namun, ia menegaskan perbaikan sistem pencatatan dan integrasi data tetap menjadi prioritas.“Mungkin saja angka stunting kita tidak setinggi itu. Faktor di lapangan meliputi tingkat penghasilan, sanitasi, operasional posyandu, hingga laporan pencatatan yang kurang efektif. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana data KRS dan data kesehatan ini bisa benar-benar presisi,” ujar Mahyunadi dilansir Prokutim.Menurut dia, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan penanganan stunting. Data yang tidak sinkron berpotensi membuat intervensi pemerintah tidak tepat sasaran.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/turunkan-angka-stunting-10-balita-di-balikpapan-terima-makanan-tambahan">Turunkan Angka Stunting, 10 Balita di Balikpapan Terima Makanan Tambahan - ibukotakini.com</a></blockquote>Karena itu, Mahyunadi menginstruksikan Dinkes dan instansi teknis terkait memperketat integrasi data pelayanan dasar, mulai dari tingkat posyandu hingga fasilitas kesehatan.Salah satu langkah yang didorong adalah memastikan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi masyarakat yang mengakses layanan Keluarga Berencana (KB).“Dinas Kesehatan perlu membuat surat edaran agar masyarakat yang melakukan layanan KB wajib terdata dengan NIK. Langkah ini penting supaya data yang kita miliki presisi dan sasaran penanganannya tepat,” tegasnya.<h3>Dinkes Kutim Sebut Partisipasi ke Posyandu Masih Rendah</h3>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Kutim, Irma Aryani, menjelaskan angka stunting sekitar 16 persen diperoleh dari hasil pendataan serta penanganan medis yang dilakukan di lapangan.Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Muara Bengkal, turut berkontribusi dalam upaya menekan angka kasus stunting hingga sekitar 16,1 persen di wilayah pelayanannya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/jelang-operasional-pt-ithaca-resources-bupati-ingatkan-kuota-pekerja-lokal">Jelang Operasional PT Ithaca Resources, Bupati Ingatkan Kuota Pekerja Lokal - ibukotakini.com</a></blockquote>Namun, Dinkes Kutim masih menghadapi tantangan dalam pemutakhiran data. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat membawa anak ke Posyandu untuk mendapatkan pemeriksaan dan pemantauan tumbuh kembang.Dari total sasaran sekitar 35.000 anak, baru sekitar 14.000 anak yang tercatat hadir dan mendapatkan pelayanan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/bertahun-tahun-numpang-posyandu-kamasean-akhirnya-punya-bangunan-sendiri">Bertahun-tahun Numpang, Posyandu Kamasean Akhirnya Punya Bangunan Sendiri - ibukotakini.com</a></blockquote>“Kendala kita adalah partisipasi masyarakat yang masih kurang. Karena itu, Dinkes menerapkan strategi jemput bola melalui kunjungan rumah dan koordinasi lintas dinas. Kami akan melihat pergerakan data riil secara serentak pada bulan Agustus mendatang,” jelas Irma.Strategi jemput bola tersebut diharapkan dapat meningkatkan cakupan pendataan sekaligus memastikan anak-anak yang berisiko mengalami stunting mendapatkan intervensi lebih cepat.<h3>1.700 KK di Kutim Belum Memiliki Jamban Sehat</h3>Selain persoalan perbedaan data, rapat penanganan stunting juga menyoroti faktor sanitasi lingkungan yang menjadi salah satu pemicu risiko stunting di Kutai Timur.Pemkab Kutim mencatat masih terdapat sekitar 1.700 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki fasilitas jamban sehat. Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Miang.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/bkkbn-kaltim-ajak-warga-jadi-orang-tua-asuh-untuk-cegah-stunting">BKKBN Kaltim Ajak Warga Jadi Orang Tua Asuh untuk Cegah Stunting - ibukotakini.com</a></blockquote>Mahyunadi meminta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi dasar.Ia menargetkan persoalan tersebut dapat dituntaskan sebelum 2030, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan sehat.Pemkab Kutim menilai penanganan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi kesehatan. Perbaikan sanitasi, peningkatan pendapatan keluarga, penguatan Posyandu, serta pemutakhiran data secara berkala harus dilakukan secara terpadu.Dengan sinkronisasi data KRS dan data kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam layanan Posyandu, pemerintah daerah berharap penanganan stunting di Kutai Timur dapat dilakukan lebih terukur, presisi, dan tepat sasaran.***

MAS ADIT.png

Pemeriksaan kembang tumbuh anak di Posyandu. 

stunting.jpg

Data stunting Kutai Timur menunjukkan perbedaan antara hasil pendataan lapangan dan data SKI/SSGI. Wabup Mahyunadi minta sinkronisasi data diperkuat.

Beda Data Jumlah Stunting di Kutim, Dinas Kesehatan Beber Penyebabnya