BPKP Kawal Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran di Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengawal efektivitas perencanaan dan penganggaran sektoral di berbagai daerah, termasuk Kota Balikpapan. Hal ini terungkap dalam Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral Kota Balikpapan tahun 2025 oleh BPKP di Ruang Rapat I Balai Kota Balikpapan pada Senin, 17 Februari 2025.  

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, menyambut baik pengawasan yang dilakukan BPKP. Di mana supervisi ini berbeda dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika BPK memeriksa penggunaan anggaran setelah kegiatan terlaksana, BPKP menitikberatkan pengawasan sejak tahap awal perencanaan.

“Dengan adanya supervisi ini, kami harap tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025, sehingga lebih efektif, efisien, dan sesuai regulasi,” katanya usai mengikuti rapat.

Supervisi yang dilakukan BPKP mencakup rasionalisasi anggaran di beberapa sektor salah satunya perjalanan dinas, konsumsi dalam acara, serta kegiatan seremonial yang tidak mendesak.

Selain itu, BPKP memperkenalkan sistem perencanaan berbasis aplikasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

BACA JUGA:

Persiapan Rahmad-Bagus Ikuti Pelantikan dan Retreat - ibukotakini.com

“Tentu kita akan menggunakan sistem yang paling mudah dipahami dan diterapkan oleh OPD, sehingga pelaksanaan perencanaan anggaran bisa lebih efektif,” tukas Muhaimin.

Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjoko, menegaskan bahwa efisiensi dan dampak manfaat bagi masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengawasan yang dilakukan.

“Yang menjadi fokus utama adalah bagaimana setiap belanja yang pemerintah lakukan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Misalnya, jika ada anggaran sebesar 100, maka manfaat harus bisa mencapai 1000 atau lebih, bukan justru sebaliknya,” ujarnya.

Felix menjelaskan bahwa prinsip efisiensi ini selaras dengan arahan Presiden yang mendorong optimalisasi belanja negara. BPKP turut membantu pemerintah daerah memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar memberikan manfaat yang signifikan.

BACA JUGA:

Selama Ramadan, Jam Sekolah di Balikpapan Dipangkas - ibukotakini.com

“Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi, dan kami di BPKP mendukung penuh dengan menyisir dampak dari kebijakan tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya pengurangan cakupan layanan akibat efisiensi anggaran ini,” tambahnya.

Selain itu, BPKP juga melakukan supervisi terhadap perencanaan penganggaran dan pelaporan kegiatan tahun 2025 di Kota Balikpapan. Langkah ini bertujuan memastikan proses perencanaan berjalan optimal serta mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Felix menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran menjadi fokus utama, hal ini tidak boleh mengurangi manfaat bagi masyarakat. 

“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru mengurangi manfaat bagi masyarakat. Jika ada dampak yang kurang menguntungkan di lapangan, maka hal itu harus segera diinformasikan agar bisa dicarikan solusi terbaik,” tegasnya.

Rapat diikuti Kepala Inspektorat Balikpapan, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan. ***