IBUKOTAKINI.COM – PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) menjelaskan dampak kebijakan pengurangan kuota produksi batu bara dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 terhadap bisnis jasa pertambangan. Perseroan menegaskan, kebijakan tersebut belum berdampak terhadap operasional maupun kinerja perusahaan pada semester I 2026.Corporate Secretary BUMA, Olga Oktavia Patuwo menyatakan tidak ada pelanggan yang mengurangi volume pekerjaan, mengubah, atau menghentikan kontrak akibat kebijakan RKAB 2026 selama enam bulan pertama tahun ini.Penjelasan tersebut disampaikan menyusul penurunan pendapatan Grup dari Indonesia menjadi USD459,82 juta pada semester I 2026. Angka itu turun dibandingkan USD481,59 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.Merujuk laporan keuangan konsolidasian interim per 30 Juni 2026, penurunan pendapatan tersebut bukan disebabkan kebijakan pengurangan kuota produksi batu bara.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/buma-internasional-doid-suntik-modal-u-sdollar-4-7-juta-ke-grup-moura-materials">BUMA Internasional (DOID) Suntik Modal US$4,7 Juta ke Grup Moura Materials - ibukotakini.com</a></blockquote>“Penurunan pendapatan lebih dipengaruhi oleh ramp-down atau berkurangnya volume pekerjaan, termasuk karena penyelesaian kontrak di sejumlah lokasi tambang,” terang Olga Oktavia Patuwo dalam keterbukaan informasi Jumat (23/10/2026).<h2>Kontrak di Binungan dan IBP Selesai</h2>BUMA menyebut penyelesaian kontrak di site Binungan milik PT Berau Coal dan site IBP milik PT Resource Alam Indonesia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi volume pekerjaan.Selain itu, aktivitas di sejumlah lokasi operasional juga mengalami penurunan.“Penyelesaian kontrak tersebut berlangsung sesuai dengan pengaturan kontraktual yang telah disepakati. Dengan demikian, berakhirnya pekerjaan di kedua lokasi itu tidak berkaitan dengan kebijakan RKAB 2026,” terang Olga Oktavia Patuwo.Terkait status persetujuan RKAB 2026 pelanggan utama, BUMA menjelaskan bahwa perseroan dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BOLD) bertindak sebagai kontraktor jasa pertambangan, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kontrak-dengan-berau-coal-berakhir-pendapatan-buma-turun">Kontrak dengan Berau Coal Berakhir, Pendapatan BUMA Turun - ibukotakini.com</a></blockquote>Karena itu, pengajuan dan persetujuan RKAB berada di tangan masing-masing pelanggan selaku pemegang izin pertambangan.“Informasi yang diterima perusahaan hanya sebatas data yang disampaikan pelanggan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat perseroan tidak dapat memberikan konfirmasi menyeluruh mengenai status persetujuan RKAB 2026 setiap pelanggan&lt;” terangnya.Meski demikian, BUMA dan BOLD terus berkoordinasi dengan pelanggan untuk memantau perkembangan rencana produksi dan kebutuhan jasa pertambangan, termasuk kemungkinan penyesuaian yang berkaitan dengan RKAB.Koordinasi tersebut dilakukan agar rencana kerja, kebutuhan alat berat, dan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan volume pekerjaan yang telah disepakati.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/phk-tambang-kaltim-meluas-fklpi-bantu-pekerja-beralih-ke-keahlian-baru">PHK Tambang Kaltim Meluas, FKLPI Bantu Pekerja Beralih ke Keahlian Baru - ibukotakini.com</a></blockquote>Perseroan juga mempertahankan efisiensi operasional dan disiplin biaya untuk menjaga kesiapan operasional sekaligus mengantisipasi perubahan kebutuhan pelanggan.<h2>Kas BUMA USD158,46 Juta, Liabilitas Jangka Pendek USD505,32 Juta</h2>Selain dampak RKAB 2026, kondisi likuiditas dan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi perhatian terhadap posisi keuangan BUMA.Dalam laporan keuangan konsolidasian interim per 30 Juni 2026, kas dan setara kas perseroan tercatat sebesar USD158,46 juta. Sementara itu, jumlah liabilitas jangka pendek mencapai USD505,32 juta.Dengan demikian, kas dan setara kas tercatat lebih rendah sekitar USD346,86 juta dibandingkan total liabilitas jangka pendek.Secara nominal, kas dan setara kas tersebut setara sekitar 31,4 persen dari liabilitas jangka pendek. Namun, perbandingan ini tidak serta-merta menunjukkan ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban karena pemenuhan liabilitas juga bergantung pada arus kas operasional, aset lancar lainnya, serta sumber pendanaan yang tersedia.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/12-paket-investasi-ditawarkan-ke-150-investor-di-mahakam-investment-forum">12 Paket Investasi Ditawarkan ke 150 Investor di Mahakam Investment Forum - ibukotakini.com</a></blockquote>Menanggapi kewajiban perseroan dan entitas anak yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan, BUMA menyatakan akan terus mengelola arus kas secara bijaksana.Perseroan juga mengungkapkan telah dan sedang menjalin komunikasi dengan para mitra untuk memastikan alokasi arus kas berjalan efektif dan optimal.Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekaligus kewajiban perusahaan yang jatuh tempo.Meski demikian, dalam tanggapan yang disampaikan, BUMA belum merinci besaran kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan, jadwal pembayaran, maupun komposisi sumber dana untuk memenuhinya.Informasi lebih lanjut mengenai proyeksi arus kas, kebutuhan modal kerja, dan strategi pendanaan akan membantu investor menilai kemampuan perseroan menjaga likuiditas di tengah dinamika industri batu bara.***

PT BUMA Internasional Grup Tbk siapkan buyback saham maksimal USD 6 juta atau Rp104 miliar.

BUMA menjelaskan penurunan pendapatan semester I 2026, dampak RKAB 2026, penyelesaian kontrak tambang, serta strategi memenuhi kewajiban jangka pendek.

BUMA Jelaskan Dampak RKAB 2026, Kewajiban Utang Jadi Sorotan