<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> — Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman meminta perusahaan kontraktor batu bara, PT Pamapersada Nusantara (PAMA) membatalkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.&nbsp;Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026, 11 karyawan terkena PHK, imbas kinerja anak usaha Astra Internasional itu.Bupati Ardiansyah Sulaiman menyebut PHK tidak boleh dijadikan solusi utama dalam menghadapi tekanan operasional maupun efisiensi perusahaan.“Langkah PHK harus dihindari semaksimal mungkin. Ini menyangkut keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya,” ujar Ardiansyah, dalam pernyataan resmi yang dikutip Kamis 30 April 2026.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/produksi-tambang-terjun-50-persen-wabup-kukar-mitigasi-ancaman-phk-massal">Produksi Tambang Terjun 50 Persen, Wabup Kukar Mitigasi Ancaman PHK Massal - ibukotakini.com</a>&nbsp;</blockquote>Kasus ini bermula dari kebijakan efisiensi internal perusahaan yang didasarkan pada evaluasi kinerja karyawan, mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja.&nbsp;Selain itu, penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor batu bara turut memengaruhi dinamika operasional perusahaan.Situasi tersebut mendorong perusahaan mengambil langkah PHK, yang kini menuai perhatian serius pemerintah daerah.Saat ini, 11 pekerja terdampak telah menempuh jalur mediasi melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pabrik-biodiesel-dan-refinery-segera-dibangun-di-kutim">Pabrik Biodiesel dan Refinery Segera Dibangun di Kutim - ibukotakini.com</a></blockquote>Proses ini merupakan tahapan tripartit setelah perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan tidak mencapai kesepakatan.Mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus melalui mekanisme berjenjang untuk memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak pekerja.<h3>Pemda Dorong Alternatif Selain PHK</h3>Ardiansyah menekankan perusahaan perlu mengedepankan solusi alternatif sebelum mengambil keputusan pemutusan kerja, seperti relokasi karyawan ke unit atau lokasi operasional lain yang masih membutuhkan tenaga kerja.“Kalau ada kendala di satu lokasi, carikan tempat lain yang masih bisa menyerap tenaga kerja. Itu lebih bijak,” katanya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/siasat-kutai-timur-hadapi-penurunan-industri-tambang-batu-bara">Siasat Kutai Timur Hadapi Penurunan Industri Tambang Batu Bara - ibukotakini.com</a></blockquote>Selain itu, perusahaan juga diminta menyiapkan program pemberdayaan bagi pekerja terdampak, mulai dari pelatihan keterampilan hingga dukungan usaha mandiri.Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini, sekaligus menjaga komunikasi antara pekerja dan perusahaan tetap terbuka.Ardiansyah menegaskan, keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja menjadi kunci.“Perusahaan harus tetap berjalan, tapi pekerja juga harus terlindungi. Itu prinsip yang harus dijaga bersama,” ujarnya.***

MAS ADIT.png

BUPATI KUTIM ARDIANSYAH SULAIMAN.jpg

Bupati Kutim mendesak PT Pamapersada Nusantara membatalkan PHK 11 karyawan jelang May Day 2026. Pemda minta perusahaan utamakan solusi selain PHK.

Bupati Kutim Minta PAMA Batalkan PHK 11 Karyawan Jelang May Day 2026