IBUKOTAKINI.COM - Jumlah kasus perceraian di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan. Tercatat pada tahun 2019 jumlah kasus mncapai 7.803. Sementara pada 2018 perceraian tercatat 2.249 kasus. Dimana jumlah kasus tertinggi di Kota Samarin dibanding kabupaten/kota lainnya. Yaitu sebanyak 2.665 kasus.&nbsp;
Dimana 70 persen kasus karena gugat cerai dari istri dan 30 persen talak cerai dari suami dan kasus perceraian kebanyakan di usia 40 tahun ke bawah. Untuk mencegah terjadinya kasus perceraian yang semakin meningkat, maka perlu adanya komitmen antara pemerintah, LM dan stakeholder terkait bersinergi bersama-sama mempunyai program bagi para remaja laki-laki maupun perempuan yang kelak menjadi calon pengantin (Catin).
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan pernikahan bukan tentang menyatukan dua hati dan dua individu. Terpenting apa tujuan dari pernikahan itu sendiri.
"Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar saling mengerti untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan," kata Halda Arsyad pada Advokasi/Konseling Calon Pengantin di Ruang Rapat Kartini DKP3A Kaltim, Rabu (21/10/2020).
Halda menambahkan berumah tangga pasti akan menemui problematika dalam kehidupan yang semula tidak dibayangkan akan terjadi. Ternyata tidak seperti dulu, semua berjalan manis dan terlihat indah.
Tujuan perkawinan yang ideal menurut Halda, tidak mudah digapai. Karena banyak kendala dan permasalahan yang menuntut setiap pasangan harus lebih arif menyikapinya dan tidak mudah saling menyalahkan.
Terlebih keterbatasan ruang gerak anggota keluarga di masa pandemi Covid-19 akan menimbulkan kejenuhan yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga. Halda mengingatkan jangan sampai pandeminya berlalu keluarga meninggalkan masalah banyak terjadi perceraian. Halda menambahkan kasus perceraian dilatarbelakangi beberapa faktor yang kompleks, seperti masalah ekonomi dan orang ketiga serta KDRT.&nbsp;
&nbsp;

Cegah Kasus Perceraian, Pemerintah Buka Konsultasi Catin