IBUKOTAKINI.COM – Kalimantan Timur memiliki masalah mendasar yang sudah terjadi bertahun-tahun. Mulai dari kualitas infrastruktur jalan, konektivitas antar wilayah, air bersih dan bahan bakar minyak, sampai suplai listrik.Benua Etam saat ini masih menghadapi kekurangan pasokan listrik hingga 80–100 megawatt (MW) akibat perbaikan sejumlah pembangkit.&nbsp;Untuk mengatasi persoalan itu, PLN menyiapkan upaya percepatan agar pemadaman bergilir dapat dihentikan dan ditargetkan Desember 2026 Kaltim terbebas dari persoalan listrik.Daftar masalah itu dibahas dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu (7/10/2026).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/36-tahun-menanti-4-desa-di-kutim-kini-nikmati-listrik-24-jam">36 Tahun Menanti, 4 Desa di Kutim Kini Nikmati Listrik 24 Jam - ibukotakini.com</a></blockquote>Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyoroti kondisi tersebut karena Kaltim dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar, tetapi masih menghadapi kekurangan energi listrik.Rudy menawarkan kolaborasi Pemprov Kaltim dengan PLN melalui perusahaan daerah PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur. Perusda tersebut disebut memiliki potensi pasokan listrik hingga 30 MW yang dapat membantu memperkuat sistem kelistrikan Kaltim.Pihak PLN mengakui terdapat kekurangan pasokan sekitar 80–100 MW akibat perbaikan sejumlah pembangkit.“Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api. Begitu juga listrik. Harus kita amankan sebelum padamnya makin meluas. Air bersih juga harus siapkan, sebelum masyarakat kesulitan,” pesan Gubernur Harum.<h3>Kaltim Penghasil Batu Bara, tapi Kekurangan Listrik</h3>Rudy menyayangkan masih terjadinya pemadaman bergilir di Kaltim. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi ironi karena daerah ini merupakan salah satu penyumbang batu bara terbesar.Pemerintah daerah, kata Rudy, harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, BBM, dan air bersih tidak terganggu. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu persoalan membesar sebelum mengambil tindakan.Ia meminta seluruh unsur pemerintahan, TNI, Polri, Pertamina, PLN dan instansi terkait memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.Pemerintah, lanjutnya, harus hadir memberikan solusi sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata.<h3>Konsumsi Pertalite Naik 8,7 Persen</h3>Selain listrik, persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian dalam rapat Forkopimda.Rudy mengatakan stok fisik BBM di terminal secara umum tersedia. Namun, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan riil masyarakat dan kuota BBM subsidi sehingga antrean panjang muncul di sejumlah SPBU.Data yang disampaikan Rudy menunjukkan konsumsi Pertalite meningkat 8,7 persen, sedangkan konsumsi Pertamax turun 21,9 persen.“Konsumsi Pertalite meningkat 8,7 persen, sementara Pertamax turun 21,9 persen. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran konsumsi ke BBM subsidi dan ini menyebabkan antrean mengular,” ungkap Gubernur.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/puluhan-pengecer-bbm-subsidi-kena-tipiring">Puluhan Pengecer BBM Subsidi Kena Tipiring - ibukotakini.com</a></blockquote>Untuk mengantisipasi antrean, Rudy meminta Pertamina membantu memperbanyak SPBU sekaligus memastikan ketersediaan stok.“Kami mohon GM Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sekarang jumlahnya masih sangat sedikit tolong dibantu untuk solusi dan buka sampai jam 10 malam dengan catatan stok harus selalu tersedia,” ujar Gubernur.Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji juga meminta Pertamina Patra Niaga memastikan kuota BBM yang diberikan untuk Kaltim benar-benar direalisasikan. Bahkan, menurutnya, penambahan kuota perlu dipertimbangkan karena banyak kendaraan dari luar daerah yang masuk Kaltim.“Tolong Pertamina jangan sampai kuota dari BPH Migas tidak direalisasikan sepenuhnya, kalau perlu ditambah karena banyak kendaraan luar juga masuk Kaltim. Masyarakat tidak mau tahu, kalau BBM tidak ada yang disalahkan pasti wali kota, bupati dan gubernur,” tegas Wagub.<h3>Karhutla Juga Jadi Sorotan</h3>Rapat Forkopimda turut membahas tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim.Rudy meminta seluruh pihak meningkatkan sinergi dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran. Namun, ia menekankan pencegahan harus menjadi prioritas.Menurutnya, sosialisasi, edukasi, dan imbauan kepada masyarakat serta korporasi perlu diperkuat. Sementara tindakan tegas terhadap pelaku karhutla diperlukan untuk memberikan efek jera.Karhutla yang meluas tidak hanya mengganggu kualitas udara. Asap juga berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan, menghambat distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, hingga meningkatkan risiko kecelakaan.<h3>LPG 3 Kg di Pedalaman Jadi Perhatian</h3>Persoalan energi lainnya yang disoroti adalah ketersediaan LPG 3 kilogram. Rudy meminta Pertamina memastikan stok tersedia hingga tingkat pangkalan dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).Perhatian khusus diminta untuk wilayah pedalaman dan perbatasan yang selama ini menghadapi harga LPG lebih tinggi.“Sebab di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan, harga LPG sangat mahal sekalli. Tolong ini juga jadi perhatian Pertamina,” tandas Gubernur. ***&nbsp;

MAS ADIT.png

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu (7/10/2026).

bbm dan listrik.jpg

Defisit Listrik Kaltim Capai 100 MW, Pemadaman Ditargetkan Berakhir DesemberSAMARINDA – Kalimantan Timur masih menghadapi kekurangan pasokan listrik hingga 80–1

Daftar Masalah di Kaltim, dari Listrik sampai BBM, Ini Solusi Gubernur