<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Kebijakan itu ditempuh sebagai langkah memperkuat fiskal daerah di tengah belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.Di sisi lain, Pemkab Kutim tetap memperjuangkan hak daerah atas DBH yang selama ini belum dihitung secara adil dan proporsional.Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, APKASI, APEKSI, dan ASWAKADA, Kamis (30/7/2026).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/bantuan-keuangan-desa-di-kutim-naik-jadi-rp-250-juta">Bantuan Keuangan Desa di Kutim Naik Jadi Rp250 Juta</a></blockquote>Menurut Mahyunadi, salah satu pembahasan utama dalam rapat adalah penguatan fiskal daerah serta evaluasi sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah."Rapat hari ini membahas penguatan fiskal daerah dan berbagai regulasi yang dipandang perlu dilakukan penyesuaian, baik Undang-Undang tentang Otonomi Daerah maupun regulasi yang berkaitan dengan kepegawaian. Banyak aturan yang memang perlu disesuaikan dengan kondisi daerah saat ini," ujarnya.<h3>Kutim Perjuangkan Perhitungan DBH yang Lebih Adil</h3>Mahyunadi mengatakan mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/karhutla-mengintai-empat-daerah-di-kaltim">Karhutla Mengintai Empat Daerah di Kaltim</a></blockquote>Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Kutim menilai pembagian DBH harus dilakukan secara transparan dan sesuai hak daerah."Salah satu yang ingin kami perjuangkan adalah DBH Kutai Timur. Menurut saya selama ini perhitungannya masih belum tepat. Karena itu kami ingin menjajaki kembali mekanisme perhitungannya supaya benar-benar sesuai dengan hak Kabupaten Kutai Timur," katanya.Ia mengungkapkan, dalam RDPU tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan masih terdapat kekurangan penyaluran DBH kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.“Kalau tidak salah disampaikan masih ada sekitar Rp84 triliun yang kurang salur, meski ada juga yang lebih salur sekitar Rp13 triliun. Artinya masih ada sekitar Rp73 triliun yang kemungkinan akan disalurkan pada tahun 2026.”BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/beda-data-jumlah-stunting-di-kutim-ini-penyebabnya">Beda Data Jumlah Stunting di Kutim, Dinas Kesehatan Beber Penyebabnya</a></blockquote>"Kami akan memperjuangkan agar Kutai Timur juga mendapatkan haknya. Jika itu terealisasi, tentu akan menjadi tambahan anggaran yang sangat membantu pada APBD Perubahan," jelasnya.<h3>Potensi PBB Kutim Capai Rp30 Miliar</h3>Sembari menunggu kepastian penyaluran DBH, Pemkab Kutim juga mulai menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi PBB.Mahyunadi menjelaskan penguatan BUMD dan BLUD tetap menjadi strategi peningkatan PAD. Namun, menurutnya, potensi yang paling realistis untuk segera dioptimalkan adalah pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.Dengan luas wilayah Kutai Timur sekitar 35.747 kilometer persegi atau sekitar 3,5 juta hektare, potensi penerimaan PBB dinilai masih sangat besar.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kutai-timur-siap-terapkan-wajib-belajar-13-tahun-mulai-2027">Kutai Timur Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun Mulai 2027</a></blockquote>Menurut perhitungannya, apabila sekitar 700 ribu hektare lahan telah memiliki legalitas dan dikenakan PBB rata-rata Rp50 ribu per hektare, maka penerimaan daerah dapat mencapai sekitar Rp30 miliar.“Kalau misalnya sekitar 700 ribu hektare lahan sudah memiliki legalitas dan dikenakan PBB rata-rata Rp50 ribu per hektare, seharusnya penerimaan kita bisa mencapai sekitar Rp30 miliar.”&nbsp;"Sementara sekarang realisasinya baru sekitar Rp9 miliar dengan target sekitar Rp13 miliar. Ini potensi yang harus kita kejar melalui pendataan yang lebih baik dan jemput bola bersama pemerintah desa," ungkapnya.Mahyunadi menilai pembaruan basis data objek pajak dan kolaborasi dengan pemerintah desa menjadi langkah paling realistis untuk meningkatkan penerimaan daerah dibanding hanya mencari sumber PAD baru.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/bandara-tanjung-bara-mulai-layani-penerbangan-umum">Bandara Tanjung Bara Mulai Layani Penerbangan Umum</a></blockquote>Selain membahas fiskal daerah, RDPU juga menghasilkan kesepakatan untuk mendorong pemerintah pusat menyusun sistem remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih adil serta mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan fiskal masing-masing daerah."Intinya, bagaimana hak keuangan kepala daerah maupun kondisi fiskal daerah dapat diatur lebih adil dan proporsional. Itu menjadi salah satu poin penting yang disepakati dalam rapat tadi," pungkasnya.***

98296.jpg

DBH yang dinilai belum sesuai membuat Pemkab Kutai Timur menggenjot penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Potensi PBB diperkirakan mencapai Rp30 miliar.

DBH Seret, Mahyunadi Lirik Pajak Bumi dan Bangunan