IBUKOTAKINI.COM – Sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 12 pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada 10 September 2026.Salah satu nama yang tercantum sebagai pemohon adalah Denny Indrayana. Selain Denny, permohonan tersebut diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Partai Ummat, serta sejumlah individu lainnya.Permohonan tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 01/AP3-PRES/Pan.MK/09/2026. Berdasarkan dokumen MK, permohonan diajukan secara elektronik pada 10 September 2026 pukul 10.23 WIB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon.Menariknya, pada hari yang sama Denny Indrayana juga menyampaikan sikap melalui sebuah dokumen bertajuk “Maklumat Rakyat Pecat Gibran” di depan Gedung MK.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pilpres-2024-kembali-digugat-ke-mk">Pilpres 2024 Kembali Digugat ke MK - ibukotakini.com</a></blockquote>Dalam maklumat tersebut, Denny menyatakan bahwa aksi di depan MK bagian dari upaya untuk menegakkan apa yang disebutnya sebagai “daulat rakyat”.<h3>Tuntut Pencalonan Gibran Dibatalkan</h3>Denny dalam maklumat itu secara tegas meminta MK mengambil sejumlah tindakan terhadap Gibran Rakabuming Raka.Ada tiga tuntutan utama yang dicantumkan.<ul><li>Pertama, meminta MK membatalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.</li><li>Kedua, meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia.</li><li>Ketiga, meminta MK membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).</li></ul>Denny juga menyatakan penolakan terhadap calon wakil presiden yang menurutnya tidak memenuhi persyaratan pendidikan.Dalam maklumat itu, ia menekankan bahwa penolakan yang disuarakan bukan semata-mata ditujukan kepada Gibran sebagai individu.“Yang kita tolak bukan semata-mata Gibran bin Jokowi.”<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2026/09/1789089922130.jpeg"><figcaption>Sumber: @dennyindrayana99</figcaption></figure>Dokumen tersebut kemudian menyebut sejumlah hal yang menurut Denny menjadi dasar penolakan, antara lain persoalan syarat pendidikan, kejujuran, syarat minimum yang disebut “diakali”, serta daulat rakyat yang disebut “dikorpusi”.<h3>Singgung Putusan MK dan “Paman Usman”</h3>Denny juga menyinggung putusan MK yang dalam maklumat disebut sebagai “Putusan Paman Usman”.Ia menyatakan tidak ingin MK kembali dipermalukan atau dipermainkan dan mengaitkan putusan tersebut dengan perubahan persyaratan usia calon dalam Pilpres 2024.Dalam dokumen itu terdapat pernyataan bahwa dari putusan yang disebutnya melecehkan MK tersebut lahir apa yang ia istilahkan sebagai “anak haram konstitusi”, serta perubahan syarat usia yang disebutnya sebagai “syarat umur yang di-Gibrankan”.Denny kemudian menyerukan agar MK mengembalikan kehormatannya.<h3>Bawa 101 Alat Bukti ke MK</h3>Sementara itu, dokumen administrasi MK menunjukkan para pemohon tidak hanya mengajukan permohonan, tetapi juga menyerahkan daftar alat bukti.Dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3), tercatat alat bukti pemohon dengan kode P-1 sampai P-101.Permohonan diajukan sebanyak 10 rangkap, terdiri atas satu asli dan sembilan salinan. Daftar alat bukti diserahkan dua rangkap, sementara alat bukti juga diserahkan dua rangkap.Kuasa hukum para pemohon adalah Bambang Widjojanto dan kawan-kawan.Setelah pengajuan tersebut, MK menyatakan berkas permohonan akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.Permohonan selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).<h3>Belum Masuk Pokok Pemeriksaan</h3>Meski permohonan telah diajukan, tahapan tersebut belum berarti MK telah memutus substansi gugatan.Dokumen yang tersedia menunjukkan perkara masih berada pada tahap pengajuan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi.Sebelumnya, Denny Indrayana membuka sayembara terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sayembara dengan total sumbangan mencapai Rp10.280.173.556 dari 306 penyumbang akhirnya ditutup, Kamis 10 September 2026.“Perjuangan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji persoalan syarat pendidikan Gibran. Kawal prosesnya. Jangan berhenti bersuara,” kata Denny. ***&nbsp;

Denny Indrayana, Rfely Harun dan sejumlah tokoh di depan gedung Mahkamah Konstitusi,  Kamis 10 September 2026.

pecat.jpg

Denny Indrayana menyerukan “Maklumat Rakyat Pecat Gibran” . Ia meminta pencalonan, status calon wapres, hingga pelantikan Gibran dibatalkan.

Denny Indrayana Motori Gerakan Memecat Wapres Gibran