<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM </a>-&nbsp;Pemerintah mulai memperluas program digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 42 kabupaten/kota secara bertahap mulai Juni 2026.&nbsp;Langkah ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah dipantau oleh masyarakat.Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, melainkan membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi antarlembaga, aman, dan berbasis data.Tujuan utama transformasi ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus menutup celah kesalahan data yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial.“Target akhirnya sederhana tetapi sangat penting, masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak menerima bantuan,” ungkap Mira dalam jumpa media di Kementerian Komdigi, baru-baru ini.Selama ini, penyaluran bansos masih menghadapi tantangan berupa data yang belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/balikpapan-jadi-percontohan-digitalisasi-bansos-siapkan-365-agen-perlinsos">Balikpapan Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos, Siapkan 365 Agen Perlinsos - ibukotakini.com</a></blockquote>Akibatnya, muncul risiko data ganda, data tidak mutakhir, hingga proses verifikasi yang memakan waktu lebih lama.Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengembangkan tata kelola perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).Dalam skema ini, sejumlah kementerian dan lembaga memiliki peran strategis. Bappenas bertugas mengawal tata kelola data, Kementerian Dalam Negeri memperkuat Identitas Kependudukan Digital (IKD), Komdigi mengelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan keamanan sistem dan perlindungan data.Selain itu, berbagai instansi pemilik data sektoral turut menyediakan data pendukung guna memperkuat proses verifikasi calon penerima manfaat.Mira menjelaskan, SPLP berfungsi sebagai “jembatan digital” yang memungkinkan pertukaran data antarinstansi pemerintah berlangsung lebih cepat dan aman.Melalui sistem ini, berbagai lembaga dapat saling berbagi data sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing tanpa harus memindahkan atau menyatukan basis data yang dimiliki.“Data tetap berada di instansi pemiliknya. SPLP hanya memfasilitasi pertukaran data sesuai standar keamanan yang berlaku,” jelasnya.Keberadaan SPLP memungkinkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dikelola Kementerian Sosial terhubung dengan berbagai sumber data pemerintah untuk mendukung proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/website-pemerintah-di-kaltim-diserang-236-kali-sisipan-judol">Website Pemerintah di Kaltim Diserang 236 Kali Sisipan Judol - ibukotakini.com</a></blockquote><h2>Masyarakat Bisa Daftar dan Ajukan Sanggah Secara Digital</h2>Dalam sistem baru ini, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai layanan bansos secara daring melalui Portal Perlinsos.Fitur yang disiapkan mencakup pendaftaran penerima bantuan, verifikasi identitas, pemantauan status pengajuan, hingga penyampaian sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.Pemerintah juga menyiapkan dua model layanan agar transformasi digital tetap inklusif. Pertama, self-service bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan layanan digital. Kedua, assisted service atau layanan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan petugas.“Digitalisasi tidak boleh menjadi hambatan baru. Justru harus memperluas akses layanan dan mempermudah masyarakat,” kata Mira.Sebelum diperluas secara nasional, program digitalisasi bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Tahap pendaftaran dilakukan pada September 2025, sedangkan tahap sanggah berlangsung pada Maret hingga April 2026.Hasil evaluasi dari pelaksanaan di Banyuwangi menjadi bahan penyempurnaan sistem sebelum implementasi diperluas ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026.Pemerintah berharap digitalisasi bansos dapat mempercepat proses verifikasi penerima manfaat sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di seluruh Indonesia.<h2>Waspada Penipuan Berkedok Bansos</h2>Seiring perluasan layanan digital, Komdigi mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses layanan bantuan sosial melalui kanal resmi pemerintah yang menggunakan domain .go.id.Masyarakat juga diminta waspada terhadap tautan mencurigakan yang meminta data pribadi, nomor rekening, maupun imbalan tertentu dengan mengatasnamakan program bantuan sosial.“Jika ragu, cek kembali melalui kanal resmi pemerintah. Jangan mudah percaya kepada pihak yang meminta biaya atas nama bantuan sosial,” pungkas Mira. ***

MAS ADIT.png

Digitalisasi Bansos Mulai Juni 2026, Pemerintah Perluas Uji Coba ke 42 Daerah

Komdigi-.png

 IBUKOTAKINI.COM -&nbsp;Pemerintah mulai memperluas program digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 42 kabupaten/kota secara bertahap mulai Juni 2026.&nbsp;Lang