<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM </a>- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial melalui integrasi pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).&nbsp;Pemutakhiran data kependudukan menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat yang menerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.Kepala Dinsos Kota Balikpapan Arfiansyah mengatakan, dalam penyaluran bantuan sosial, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) perlu terus diperbarui.&nbsp;Sebab, terdapat kemungkinan data seseorang masih tercatat, sementara yang bersangkutan sudah berpindah domisili atau bahkan keluar dari Kota Balikpapan."Seringkali ada data yang ketika ditinjau ke lapangan, orang yang bersangkutan tidak lagi di tempat. NIK ada, tapi domisilinya sudah berpindah. Untuk memastikan, maka kolaborasi dengan Disdukcapil dilakukan," tuturnya pada Kamis, 30 Juli 2026.Menurut Arfiansyah, data kependudukan memiliki peran penting dalam memastikan bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/disdukcapil-kaltim-ingatkan-penipuan-dengan-modus-aktivasi-ikd">Disdukcapil Kaltim Ingatkan Penipuan dengan Modus Aktivasi IKD - ibukotakini.com</a></blockquote>Karena itu, pembaruan data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan perangkat di tingkat lingkungan.Warga yang pindah maupun datang ke suatu wilayah diharapkan melaporkan perubahan tersebut kepada RT. Begitu pula dengan data warga yang meninggal dunia agar segera diperbarui.&nbsp;RT juga diminta aktif memastikan data kependudukan di wilayahnya tetap sesuai kondisi terkini.Terlebih, apabila warga yang pindah merupakan penerima bantuan sosial. Tanpa pembaruan data, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran karena informasi penerima masih tercatat di wilayah sebelumnya.Selain pemutakhiran data, sistem perlindungan sosial juga diperkuat dengan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah diterapkan Pemerintah Kota Balikpapan.&nbsp;Aktivasi IKD telah menggunakan biometrik sehingga menjadi lapisan tambahan dalam memastikan identitas masyarakat.Arfiansyah menyebut, kombinasi data kependudukan dan biometrik tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pemalsuan data.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/seluruh-kepala-keluarga-balikpapan-dapat-daftar-perlinsos-digital-2026">Seluruh Kepala Keluarga Balikpapan Wajib&nbsp; Daftar Perlinsos Digital 2026 - ibukotakini.com</a></blockquote>"Data kependudukan penting untuk memastikan ketepatan sasaran. Pemerintah Kota juga sudah menerapkan kartu digital atau aktivasi IKD menggunakan biometrik. Dengan dua lapisan ini, sangat kecil kemungkinan data dipalsukan," jelasnya.Di sisi lain, Dinsos menekankan bahwa bantuan sosial bukan tujuan akhir. Masyarakat yang menerima bansos juga diarahkan mengikuti program pemberdayaan agar secara bertahap dapat meningkatkan kondisi ekonominya."Bantuan ini bersifat sementara, pemberdayaan selamanya," katanya.Salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan yakni bantuan usaha ekonomi produktif. Program tersebut menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah memiliki usaha kecil maupun sedang merintis usaha.Arfiansyah menjelaskan, data KPM yang memiliki usaha akan direkap melalui pendamping atau mitra keluarga. Setelah itu, masyarakat yang masuk dalam sasaran akan diberikan sosialisasi mengenai bantuan yang dapat diberikan pemerintah.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/registrasi-digital-perlinsos-dibuka-ini-cara-daftar-pkh-dan-bpnt">Registrasi Digital Perlinsos Dibuka, Ini Cara Daftar PKH dan BPNT - ibukotakini.com</a></blockquote>Dalam pelaksanaannya, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Pada bulan sebelumnya, Dinsos memberikan bantuan hampir Rp5 juta untuk setiap paket atau satu usaha.Namun, bantuan tersebut tidak diberikan tanpa pertimbangan. Penerima harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan usaha yang dijalankan."Kalau mau harus ada pertanggungjawaban, bisa mengelola usahanya. Dengan begitu warga kemudian bisa lepas dari desil penerima bantuan sosial," ujarnya.Melalui skema tersebut, pemerintah berharap penerima bansos tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Ketika usaha berkembang dan kondisi ekonomi keluarga meningkat, penerima diharapkan dapat keluar dari kelompok kesejahteraan penerima bantuan dan beralih menuju desil menengah atas.Dengan demikian, integrasi data kependudukan, pemanfaatan teknologi biometrik, serta program pemberdayaan ekonomi menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perlindungan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat membantu masyarakat meningkatkan kemandirian ekonominya. ***

MAS ADIT.png

WhatsApp Image 2026-07-30 at 07.57.42.jpeg

 IBUKOTAKINI.COM - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial melalui integrasi pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan P

Dinsos Balikpapan Integrasikan Data Kependudukan