IBUKOTAKINI.COM &ndash; Keberadaan Undang-Undang Omnibus Law diharapak dapat mengubah aturan dari pemerintah pusat. Bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang dibangun atau menerima pembiayaan dari pembiayaan dari pihak swasta maupun luar negeri, harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor ketika membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 22/2020, pada Jumat (6/11/2020). Kegiatan tersebut mengenai tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama dengan pihak ketiga, Sosialisasi Permendagri Nomor 25/2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan kerja sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang digelar Bagian Kerja Sama Biro Humas Setprov Kaltim selama tiga hari, sejak 3-5 November 2020, dipusatkan di Hotel Harris Samarinda. Seperti dilansir pada akun IG Pemprov Kaltim, Isran menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan tersebut. Menurut Isran, kerja sama yang baik, maka pemerintah dengan pihak lainnya mampu bersama-sama mempercepat pembanguan daerah. "Yang jelas, apabila daerah ingin sukses dalam pelaksanaan kerja sama, maka wajib didukung berbagai pihak. Sehingga turut bersama-sama mempercepat pembangunan daerah," kata Isran Noor. Menurut Isran, adanya UU Omnibus Law diharapkan dapat mengubah aturan dari pemerintah pusat, bahwa untuk mendapat keuntungan dari kerja sama yang dibangun atau menerima pembiayaan dari pihak swasta maupun luar negeri, harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Isran berharap adanya UU Omnibus Law ini dapat menghilangkan aturan tersebut. Artinya, jika ingin daerah sukses dengan program-program kerja sama, maka diperlukan dukungan kebebasan pembiayaan. "Jadi, kita berharap ada kebebasan pembiayaan dalam melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun luar negeri. Tapi, tentu tidak mudah, pasti ada prosedur yang harus ditaati. Misalnya, harus diketahui adanya dana yang masuk ke negara," imbuhnya.

Diperlukan Dukungan Kebebasan Pembiayaan