<a href="Ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ternyata tidak sepenuhnya disebabkan persoalan ekonomi.&nbsp;Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mengungkapkan, belum sinkronnya data kependudukan dan tingginya mobilitas penduduk menjadi penyebab utama membengkaknya angka ATS di daerah tersebut.&nbsp;Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek per Maret 2025, sebanyak 13.411 anak di Kutim tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah.Jumlah itu menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur, dengan rincian 9.945 anak belum pernah bersekolah, 1.996 anak putus sekolah, dan 1.470 anak tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/disnaker-kutim-ungkap-hambatan-pengawasan-regulasi-ketenagakerjaan">https://ibukotakini.com/read/disnaker-kutim-ungkap-hambatan-pengawasan-regulasi-ketenagakerjaan</a></blockquote>Namun, Disdikbud Kutim memastikan angka tersebut masih memerlukan verifikasi karena ditemukan banyak data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.&nbsp;Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), Heri Purwanto, mengatakan hasil sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan ribuan nama dalam data ATS merupakan warga yang telah pindah ke luar Kutai Timur.&nbsp;"Hasil sinkronisasi dengan Dukcapil menunjukkan sekitar tiga hingga empat ribu data merupakan warga yang sudah berada di luar Kutai Timur, tetapi belum bisa langsung dihapus karena masih menunggu sinkronisasi data nasional," kata Heri pada Jumat, 7 Agustus 2026.&nbsp;Selain persoalan perpindahan penduduk, Disdikbud juga menemukan sejumlah anak yang sebenarnya telah menyelesaikan pendidikan SMA bahkan sudah menempuh pendidikan tinggi, tetapi masih tercantum dalam basis data ATS nasional.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/547-nelayan-kutai-timur-kantongi-e-pas-kecil">https://ibukotakini.com/read/547-nelayan-kutai-timur-kantongi-e-pas-kecil</a></blockquote>Menurut Heri, kondisi tersebut menyebabkan angka Anak Tidak Sekolah di Kutim terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sebenarnya.&nbsp;"Ada data yang memang orangnya sudah tidak ada di Kutai Timur, ada yang sudah lulus SMA bahkan sudah kuliah, tetapi masih tercatat. Makanya kita kembangkan aplikasi agar data riil di lapangan bisa terlihat," ujarnya.&nbsp;Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat anak yang benar-benar belum memperoleh layanan pendidikan akibat faktor geografis, budaya, kondisi kesehatan, hingga keterbatasan akses pendidikan di sejumlah wilayah.&nbsp;Untuk memastikan data lebih akurat, Disdikbud Kutim memperkuat kapasitas 83 operator desa, penilik PAUD-PNF, koordinator wilayah, dan sekretariat Tim Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (TPPATS).&nbsp;Mereka akan menjadi ujung tombak verifikasi data langsung di lapangan.&nbsp;"Kalau yang belum pernah bersekolah nanti diverifikasi oleh operator desa. Kalau yang drop out dan lulus tidak melanjutkan akan ditangani operator sekolah," jelas Heri.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dbh-seret-mahyunadi-lirik-pajak-bumi-dan-bangunan">https://ibukotakini.com/read/dbh-seret-mahyunadi-lirik-pajak-bumi-dan-bangunan</a></blockquote>Seluruh hasil verifikasi akan diinput ke sistem Kementerian Pendidikan sekaligus ke aplikasi yang sedang dikembangkan Disdikbud Kutim sebagai pembanding data nasional dengan kondisi riil di lapangan.&nbsp;Disdikbud Kutim menargetkan seluruh operator desa segera bergerak setelah pelatihan selesai. Mereka diberikan waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk menyelesaikan proses verifikasi lapangan.&nbsp;Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan program penanganan ATS yang lebih tepat sasaran.&nbsp;"Target saya teman-teman operator desa ini setelah pelatihan sudah melakukan verifikasi lapangan. Dari situ kita akan punya data yang benar sebagai dasar menyusun program penanganan ATS," tutur Heri.&nbsp;Selain pembaruan data, Disdikbud juga mendorong pemerintah desa memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBDes untuk mendukung kegiatan verifikasi sekaligus intervensi pendidikan bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah. *** &nbsp;

MAS ADIT.png

Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP ATS) Tahap I di Hotel Five Style, 5-8 Agustus 2026.

1000716756.jpg

IBUKOTAKINI.COM - Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ternyata tidak sepenuhnya disebabkan persoalan ekonomi. Dinas Pendi

Disdikbud Kutim Ungkap Fakta di Balik 13.411 Anak Tidak Sekolah