<a href="Ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah Indonesia.Pengungkapan ini diperkirakan mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga Rp1 triliun.&nbsp;Jaringan meterai ilegal tersebut diketahui beroperasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.Pengungkapan dilakukan melalui investigasi bersama yang merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan produksi dan peredaran meterai ilegal.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kaltim-kehilangan-kursi-ketua-komisi">https://ibukotakini.com/read/kaltim-kehilangan-kursi-ketua-komisi</a></blockquote>Investigasi dan penegakan hukum dilakukan pada 24 Juni hingga 2 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, Polda Metro Jaya menyita mesin produksi, bahan baku, meterai palsu, meterai bekas pakai atau rekondisi, serta sejumlah barang bukti lainnya.&nbsp;Dari hasil penyelidikan, aparat mengamankan tiga gulungan kertas bahan baku. Setiap gulungan diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai palsu.Penyitaan bahan baku tersebut diperkirakan mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp1 triliun.&nbsp;Selain itu, investigasi mengungkap sebanyak 4.007.334 keping meterai telah dijual oleh sindikat. Praktik tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp40,07 miliar.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/empat-anak-muda-disebut-berpotensi-jadi-calon-wali-kota-balikpapan-2029">https://ibukotakini.com/read/empat-anak-muda-disebut-berpotensi-jadi-calon-wali-kota-balikpapan-2029</a></blockquote>Aparat juga menyita mesin produksi yang diperkirakan mampu mencetak hingga 900.000 keping meterai palsu dalam satu tahun.&nbsp;Penyitaan mesin tersebut diperkirakan mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp9 miliar.&nbsp;Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengapresiasi sinergi dengan Polda Metro Jaya dalam mengungkap jaringan tersebut.&nbsp;"Penindakan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan meterai penting untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menjaga kepastian hukum masyarakat," ungkapnya pada Kamis, 20 Agustus 2026.&nbsp;Ia menegaskan, penggunaan meterai ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat berdampak terhadap kedudukan hukum suatu dokumen.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kumpulkan-pengusaha-sekda-kaltim-beberkan-arah-ekonomi-pascatambang">https://ibukotakini.com/read/kumpulkan-pengusaha-sekda-kaltim-beberkan-arah-ekonomi-pascatambang</a></blockquote>Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar tidak dapat menjadi alat bukti dalam beracara di pengadilan, sesuai penjelasan DJP dalam pengungkapan kasus tersebut.&nbsp;Proses hukum terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.&nbsp;Produsen dan pengedar meterai palsu dipersangkakan melanggar Pasal 24 dan Pasal 25. Mereka terancam pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.&nbsp;Sementara produsen dan pengedar meterai bekas pakai atau rekondisi dipersangkakan melanggar Pasal 26, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp200 juta.&nbsp;Pihaknya mengingatkan masyarakat untuk menggunakan meterai tempel yang sah, masih berlaku, dan belum pernah digunakan.Dokumen yang menggunakan meterai palsu atau meterai bekas pakai dianggap belum memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai. Pemilik dokumen harus melakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.&nbsp;"Untuk menghindari risiko hukum dan kerugian finansial, masyarakat diminta membeli meterai hanya melalui saluran resmi yang ditunjuk pemerintah," imbuhnya. *** &nbsp;

MAS ADIT.png

DJP Bongkar Sindikat Meterai Ilegal, Negara Cegah Rugi Rp1 Triliun 

1000718098.jpg

IBUKOTAKINI.COM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wil