BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk perempuan menjadi syarat dari pengelolaan sumber daya alam yang baik.

Khususnya, dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan rendah emisi dan kesetaraan gender di Provinsi Kalimantan Timur yang masih perlu dikuatkan di berbagai aspeknya.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menggelar kegiatan Pelatihan Integrasi Gender dan Inklusi Sosial dalam Implementasi Program Kegiatan (Perencanaan, Implementasi, dan Pemantauan-Evaluasi) Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur, Kamis (16/3/2023) yang bertempat di Kota Samarinda.

"Pelatihan ini sebagai upaya peningkatkan peran serta perempuan dan sekaligus memberikan pemahaman integrasi aspek gender dalam implementasi program kegiatan pembangunan hijau,” ujar Manajer Senior Pembangunan Hijau YKAN, Alfan Subekti.

YKAN bekerja sama dengan Yayasan Planet Urgensi Indonesia (YPUI) dan melibatkan peserta dari berbagai lembaga yang ada di Kaltim. Utamanya, dalam hal mendukung implementasi rehabilitasi dan restorasi ekosistem lahan basah serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian alternatif.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/5-hal-sederhanayang-bisa-dilakukan-mendukung-hari-perempuan-internasional
• https://ibukotakini.com/read/universitas-mulia-buka-domain-creative-space-sediakan-wadah-beraktivitas-mahasiswa-dan-komunitas

Dalam beberapa program yang dijalankan dan didampingi YPUI dan YKAN di lapangan, pihaknya menemukan peran para perempuan di wilayah intervensi belum terlibat banyak dalam pengambilan keputusan.

Padahal, menurut Spesialis Green Growth Compact YKAN Dina Riska, perempuan lah yang menjadi penopang dan menerima dampak langsung akibat krisis iklim.

“Mereka sudah seharusnya terlibat penuh dalam mengambil keputusan, karena dampak krisis iklim pertama-tama akan menerpa kaum perempuan,” ujar Dina.

Sejalan dengan hal itu, hasil survey Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Timur juga masih di bawah indeks nasional.

Diketahui, IDG Kaltim pada 2021 adalah sebesar 66,64; sementara indeks nasional di tahun yang sama adalah sebesar 76,26. IDG ini adalah indikator untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.

Faktor penting dalam tolak ukur tersebut, antara lain keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan.

Pada 2019, YKAN melakukan analisis gender pada kegiatan penurunan emisi konservasi hutan terencana. Hasilnya menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai forum rapat dan pertemuan baik di internal organisasi maupun antar para pihak dalam perumusan kebijakan, strategi, program, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi terkait perubahan iklim dan penurunan emisi di Kaltim relatif beragam, yaitu berkisar 29–45 persen atau tingkat partisipasi gender perempuan rata-rata adalah 38 persen.

Angka tersebut masih jauh di bawah partisipasi gender laki-laki yang menguasai lebih dari separuhnya.

“Kami berharap, angka ini bisa bergeser, sehingga setidaknya terjadi keseimbangan untuk partisipasi perempuan dalam konservasi lahan basah,” ujar Ketua YPUI, Reonaldus.

Lebih lanjut, Reonaldus menyebut, partisipasi gender bisa mempercepat upaya pembangunan hijau, mendukung capaian Tujuan Global (SDGs) serta mendukung misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Kalimantan Timur.

Partisipasi perempuan dalam berbagai aksi, mulai dari perumusan kebijakan hingga pada tataran forum-forum diskusi menjadi bagian penting untuk melihat kontribusinya dalam pengendalian perubahan iklim.

“Pengarusutamaan gender dalam semua lini konservasi adalah bagian besar mendukung pembangunan di skala regional dan global,” pungkas Reonaldus. ###