IBUKOTAKINI.COM - Pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bangdung diperkirakan mencapai Rp 16 triliun lebih. Untuk menambal biaya tersebut, pemerintah diminta turun tangan. Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menolak penggunaan APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mewanti-wanti agar jangan terjebak menggunakan uang negara dan menanggung bengkaknya biaya proyek.

"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," ungkap Amin AK dalam keterangan tertulis dikutip dari Parlementaria, Jumat (5/8/2022). Ia menilai ada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak proposal proyek disampaikan China pada pertengahan Agustus 2015 silam.

Menurutnya, China ketika itu, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah. Namun dalam perjalanannya, pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema.

Sementara melanjutkan proyek dengan resiko beban utang yang makin besar, jika menghentikan proyek dengan resiko proyek mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.

Sementara untuk menghentikannya, menurut politisi dari fraksi PKS ini juga sulit. Selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi delapan puluh persen.

Baca juga:

• Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Dukung Warga Pertahankan Ruang Hidup - ibukotakini.com
• 5 Ide Passive Income yang Bikin Kamu Makin Cuan - ibukotakini.com
• Inilah Rumah Bernuansa Resor Pertama di IKN - ibukotakini.com

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IV ini.

Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diungkap Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.

Pembengkakan dialami proyek KCJB diperkirakan mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun. Dana untuk menambal proyek ini akan dilakukan lewat konsorsium pemegang saham maupun lewat loan atau pinjaman.

Sebesar 25 persen dari biaya tambahan itu ditanggung konsorsium BUMN yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China.

"Buat cost overrun ini akan dibagi nanti diperkirakan 25 persen itu masing-masing akan chip in, BUMN Indonesia akan chip in BUMN China akan chip in sesuai dengan komposisinya," ujar Arya, Rabu (3/8/2022).

"Kita perkirakan chip in-nya Rp 4 triliun, yang dimasukan ke KAI lewat PNM," sambung Arya. Penyertaan Modal Negara ini, kata Arya, dibutuhkan PT KAI lantaran seretnya keuangan BUMN transportasi imbas corona.

Arya menjelaskan, sebesar 40 persen dari total Rp 4 triliun tersebut akan ditanggung oleh konsorsium China. Sementara untuk 75 persen dari sisa kebutuhan dana tambahan, akan dicari lagi lewat skema utang.