<a href="Ibukota kini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Seiring dengan dilaksanakannya program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL) 2023. DPRD Balikpapan minta masyarakat mendukung program tersebut.&nbsp;PTKL merupakan representasi kinerja Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bisa berkontribusi untuk pendapatan daerah.&nbsp;Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengungkapkan program yang dilaksanakan tersebut dulunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang kini berubah menjadi PTKL.&nbsp;BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/hadiri-natal-bksgb-ketua-dprd-pesan-tetap-jaga-kerukunan">https://ibukotakini.com/read/hadiri-natal-bksgb-ketua-dprd-pesan-tetap-jaga-kerukunan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/terima-keluhan-pelayanan-komisi-iv-dprd-balikpapan-sidak-rspb-dan-rsud-beriman">https://ibukotakini.com/read/terima-keluhan-pelayanan-komisi-iv-dprd-balikpapan-sidak-rspb-dan-rsud-beriman</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/kumandangkan-lagu-islami-syarikat-islam-balikpapan-gelar-festival-hadrah-dan-rebana">https://ibukotakini.com/read/kumandangkan-lagu-islami-syarikat-islam-balikpapan-gelar-festival-hadrah-dan-rebana</a></li></ul>"Dan Kelurahan Graha Indah jadi projectnya," katanya pada Senin, 30 Januari 2023.&nbsp;Keberadaan PTKL, menurut Abdulloh, akan berdampak positif bagi semua pihak. Baik masyarakat maupun pemerintah. Di mana warga bisa mendapatkan kejelasan status dan ukuran tanah yang menjadi hak milik mereka. Lalu pemerintah setempat bisa menertibkan administrasi pertanahan secara lengkap. Bahkan juga membantu penertiban potensi PBB di kota Balikpapan.“Kan selama ini piutang PBB P2, hampir di angka 200-300 miliar. Itu karena tidak ada informasi data pemilik lahan. Nah adanya program ini akan mempermudah penagihan piutang PBB P2 yang belum terbayar saat pemerintah telah mengetahui data pemilik,” pungkasnya.Seperti diketahui, tercatat piutang pajak daerah mencapai Rp300 miliar. Yang paling besar piutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Piutan Pajak PBB tersebut bermula sejak dulu, ketika pengelolaan PBB tidak dikelola Pemkot Balikpapan kemudian dilimpahkan ke Pemkot dengan piutang yang belum terselesaikan. ###

DPRD Balikpapan Minta Masyarakat Dukung Program PTKL 2023


DPRD Balikpapan 

IBUKOTAKINI.COM - Seiring dengan dilaksanakannya program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL) 2023. DPRD Balikpapan minta masyarakat mendukung program te