SAMARINDA&mdash;DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta pemerintah provinsi segera membahas agenda pembangunan yang tengah disiapkan terkait dengan penunjukan Benua Etam sebagai lokasi calon ibu kota negara.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsunmengatakan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi resmi antara DPRD dan Pemprov terkait dengan isu tersebut. &ldquo;Kami nilai perlu untuk menggelar pertemuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan apa saja yang menjadi kendala agar dapat diselesaikan bersama-sama,&rdquo; katanya sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (24/10).
Selain membahas mengenai ibu kota negara, DPRD Provinsi Kaltim juga meminta kejelasan mengenai status Abdullah Sani yang masih belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Daerah. &ldquo;Kami juga akan mempertanyakan tentang pergantian sekretaris provinsi yang selama ini ramai diperbincangkan publik,&rdquo; tuturnya.
Samsun mengusulkan pertemuan dapat dilakukan setelah reses sehingga juga dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Katim Rusman Ya'qub meminta keinginan untuk berdialog dengan Gubernur Kaltim tersebut diputuskan melalui rapat pimpinan dewan. "Harus ada kesepahaman teman-teman di dewan dan hendaknya agenda tersebut diputuskan melalui rapat pimpinan," katanya.
Senada, anggota DPRD Kaltim Ismail menuturkan rapat konsultasi antara DPRD dan kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahkan disebutkan dapat dilakukan secara berkala guna menunjang tercapai tujuan pembangunan.
"Pertemuan harusnya dilakukan setiap masa sidang, ini bertujuan dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif guna menyukseskan agenda pembangunan dalam arti luas sebagaimana visi dan misi Kaltim," ujar Ismail.

DPRD Kaltim Ingin Ketemu Gubernur Bahas Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara

DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta pemerintah provinsi segera membahas agenda pembangunan yang tengah disiapkan terkait dengan penunjukanBenua Etamsebagai lokasi calon ibu kota negara.