IBUKOTAKINI.COM - Program kerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan tahun 2026 dibahas bersama Komisi III DPRD Kota Balikpapan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat gabungan, Senin (23/2/2026).Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Yusri dan dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Rita, serta jajaran anggota Komisi III.Yusri mengatakan, penanganan banjir di Balikpapan memerlukan langkah yang lebih terstruktur dan menyentuh akar persoalan.&nbsp;Di mana solusi jangka panjang perlu difokuskan pada pembenahan menyeluruh kawasan rawan genangan yang selama ini berulang terjadi.Menurut dia, fokus baru diarahkan pada pembebasan lahan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Dengan pembebasan lahan di sepanjang sungai, normalisasi diharapkan dapat dilakukan secara maksimal.Dalam pembahasan program kerja 2026, DPRD mendorong agar Pemerintah Kota Balikpapan menjadikan tahapan pembebasan lahan sebagai fondasi proyek pengendalian banjir jangka panjang, meski kebutuhan anggaran menjadi tantangan.“Tadi disampaikan Ibu Kadis, anggarannya sekitar Rp1,3 triliun. Namun untuk pembebasan lahan, kebutuhannya kemungkinan bisa lebih dari itu. Sebab masih ada beberapa lahan yang belum kita ketahui apakah masuk dalam persoalan atau tidak,” kata Yusri.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/syarifuddin-odang-kebersihan-kota-jadi-evaluasi-bersama">Syarifuddin Odang: Kebersihan Kota Jadi Evaluasi Bersama - ibukotakini.com</a></blockquote>Ke depan, penataan DAS Ampal direncanakan mengadopsi konsep Sungai Sepinggan. Lebar badan sungai ditargetkan mencapai 40 hingga 50 meter untuk meningkatkan kapasitas tampung dan kelancaran aliran air saat hujan berintensitas tinggi.“Mudah-mudahan bisa menangani banjir yang ada di Ampal Hulu dan Ampal Hilir,” ujarnya.Yusri menambahkan, rencana tersebut telah memiliki dasar teknis yang jelas. Dokumen Detail Engineering Design (DED) telah disusun sebagai pijakan pelaksanaan fisik di lapangan. Dengan perencanaan teknis yang tersedia, fokus berikutnya adalah percepatan pembebasan lahan.“Untuk DED-nya sudah ada. Tinggal bagaimana eksekusinya nanti,” ucapnya.Komisi III DPRD Balikpapan berharap proses pembebasan lahan dapat segera direalisasikan.“Sehingga pekerjaan normalisasi DAS Ampal bisa memasuki tahap konstruksi pada 2027,” tandasnya.Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Rita menjelaskan, sebagian besar program DPU yang direncanakan pada 2026 merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPU.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dprd-minta-jalur-sepeda-balikpapan-diperluas">DPRD Minta Jalur Sepeda Balikpapan Diperluas - ibukotakini.com</a></blockquote>“Program di PU sebagian besar dari RPJMD yang ada di Renja DPU sendiri, seperti program wali kota, pokir, hibah, dan rutin DPU,” urainya.&nbsp;Salah satu fokus utama dalam rencana kerja tersebut adalah penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Balikpapan.&nbsp;Rita menyebut, persoalan banjir tetap menjadi tantangan, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.DPU Balikpapan tidak dapat menuntaskan seluruh titik rawan banjir dalam satu tahun anggaran karena keterbatasan dana transfer ke daerah (TKD).“Penanganan banjir tetap ada, ada beberapa titik yang akan ditangani. Kita tidak bisa tuntaskan semua dikarenakan keterbatasan anggaran akibat TKD. Terus terang, anggaran PU dipotong Rp440 miliar, jadi hampir 60 persen dipangkas,” tukas Rita. ***

MAS ADIT.png

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri mengatakan, penanganan banjir di Balikpapan memerlukan langkah yang lebih terstruktur dan menyentuh akar persoalan

WhatsApp Image 2026-02-23 at 15.14.28.jpeg

 IBUKOTAKINI.COM - Program kerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan tahun 2026 dibahas bersama Komisi III DPRD Kota Balikpapan dalam rapat dengar pendap

DPRD Minta Pembebasan Lahan DAS Ampal Segera Terealisasi