IBUKOTAKINI.COM – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur tentang Dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).&nbsp;Kebijakan ini mewajibkan para eksportir untuk menyimpan 100% DHE SDA mereka di bank nasional guna memperkuat dampak devisa terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.PP ini diharapkan dapat memastikan devisa hasil ekspor SDA secara langsung berkontribusi terhadap perekonomian nasional, mengingat selama ini banyak DHE SDA yang disimpan di bank luar negeri, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik tidak optimal."Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari perolehan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025," jelas Prabowo saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (17/02/2025).Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan devisa untuk kepentingan nasional sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.&nbsp;Dengan penyimpanan DHE SDA di bank dalam negeri, perputaran dana diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan nasional dan mengurangi ketergantungan pada bank asing dalam pengelolaan devisa.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/inovasi-peserta-bri-umkm-expo-rt-ubah-limbah-jati-jadi-produk-ramah-lingkungan">Ciptakan Produk Ramah Lingkungan, Peserta BRI UMKM EXPO(RT) Ini Olah Limbah Jati Jadi Produk Multifungsi - ibukotakini.com</a></blockquote>Pemerintah memperkirakan bahwa kebijakan ini akan menambah devisa nasional hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (kurs Rp16.220) pada tahun 2025. Jika dana tersebut tetap berada di bank dalam negeri selama periode yang ditetapkan, nilai devisa yang terkumpul diperkirakan bisa mencapai lebih dari US$100 miliar atau sekitar Rp1.622 triliun.Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2025, eksportir diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA di bank nasional dalam waktu 12 bulan sejak dana tersebut diterima. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi sektor minyak dan gas bumi (migas) yang masih mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023."Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan, kecuali minyak dan gas bumi," tambah Prabowo.Meskipun diwajibkan menyimpan DHE di bank nasional, eksportir tetap diperkenankan menggunakan devisa tersebut untuk berbagai keperluan, antara lain:<ul><li>Penukaran ke rupiah di bank yang sama</li><li>Pembayaran kewajiban pajak dan dividen dalam valuta asing</li><li>Pembayaran pengadaan barang dan jasa</li><li>Pembayaran pinjaman untuk pengadaan barang modal</li></ul>Sanksi Administratif untuk Pelanggar AturanUntuk memastikan efektivitas kebijakan ini, pemerintah akan memberlakukan sanksi administratif, termasuk penangguhan pelayanan ekspor bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan tersebut."Telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah," tegas Prabowo.

Eksportir Wajib Simpan Devisa SDA di Bank Nasional

1717058282287 (1).webp

Pemerintah memperkirakan bahwa kebijakan ini akan menambah devisa nasional hingga US$80 miliar