IBUKOTAKINI.COM - Masih ditemukannya harga jual gas elpiji subsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi perhatian DPRD Balikpapan. &nbsp;Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi menilai pentingnya pembentukan regulasi dan terobosan konkret untuk mengatur distribusi serta pengawasan di tingkat pengecer agar tidak semakin membebani masyarakat.Praktik penjualan elpiji subsidi di atas HET bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada daya beli warga."Pendistribusian gas elpiji yang harganya di atas harga eceran bahkan jauh dari harga eceran yang standar sangat memberikan beban buat masyarakat di Balikpapan," katanya kepada awak media saat dijumpai di ruang komisi I, Selasa (3/3/2026).Ia menyebut persoalan ini sebagai masalah klasik yang kerap terjadi.&nbsp;DPRD Balikpapan, khususnya Komisi II, telah beberapa kali mendorong harmonisasi dan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga guna merapikan tata kelola distribusi elpiji bersubsidi di daerah.Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pengawasan-pajak-perluas-perusahaan-besar-jadi-target">Pengawasan Pajak Perluas, Perusahaan Besar Jadi Target - ibukotakini.com</a></blockquote>“Karena itu, kami kembali mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan,” imbuh Iwan.Iwan mengatakan, Komisi I juga tengah mengkaji kemungkinan lahirnya regulasi di tingkat daerah.&nbsp;Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerbitan peraturan Wali Kota (perwali) atau aturan turunan lain yang secara spesifik mengatur mekanisme distribusi serta sanksi bagi pelanggar."Kami pun juga mencoba mendorong, melakukan kajian, mendiskusikan hal ini di Komisi I. Apakah nanti ada Perwalinya atau ada hal-hal yang mengatur secara jelas peraturan di daerah, sehingga bisa ada sanksi dan ketegasan yang bisa diberikan kepada pengecer yang menjual jauh di atas HET," tuturnya.Ia menekankan, pembenahan tidak hanya sebatas pada penertiban harga, tetapi juga memastikan distribusi elpiji subsidi lebih tepat sasaran.&nbsp;“Elpiji bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun kondisi dilapangan justru menunjukkan sebaliknya,” ujar Iwan.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/komisi-iii-dprd-balikpapan-sidak-bandara-sepinggan">Komisi III DPRD Balikpapan Sidak Bandara Sepinggan - ibukotakini.com</a></blockquote>Masih ditemukan praktik penjualan di atas HET serta distribusi yang dinilai belum sepenuhnya menyasar warga yang berhak.&nbsp;Situasi ini, menurut Iwan, harus segera dibenahi agar subsidi tidak melenceng dari tujuan awal dan benar-benar meringankan beban masyarakat kecil."Jadi, perlu juga kita dorong untuk pengaturannya agar bisa lebih bagus, lebih tertata dan tepat sasaran," imbuhnya.Selain regulasi, Iwan juga menilai pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat aspek penindakan. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan praktik penjualan di atas HET dapat ditekan."Gas elpiji ini kan barang subsidi yang memang diperuntukkan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, jadi kalau ada yang jual di atas HET kasihan masyarakat," pungkasnya. ***

MAS ADIT.png

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi menilai pentingnya pembentukan regulasi dan terobosan konkret untuk mengatur distribusi serta pengawasan di tingkat pengecer agar tidak semakin membebani masyarakat

WhatsApp Image 2026-03-02 at 20.37.21.jpeg

Elpiji Subsidi Dijual di Atas HET, DPRD Siapkan PerwaliIBUKOTAKINI.COM - Tingginya harga jual gas elpiji subsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) menj