<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure>IBUKOTAKINI.COM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).&nbsp;Dukungan ini disampaikan dalam rapat pembahasan yang digelar pada Selasa, 26 November 2024, dengan beberapa catatan penting untuk memastikan implementasi yang optimal.Perwakilan Fraksi Partai Demokrat, Yusri Yusuf, mengatakan, bahwa RPJPD harus selaras dengan program kerja nasional agar dapat mendukung visi besar pembangunan nasional.“Fokus dalam RPJPD sebaiknya disesuaikan dengan program kerja nasional, dan seluruh OPD yang ada harus segera menyesuaikan penyusunan RKPD dengan perda RPJPD ini,” tegas Yusri.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/sampaikan-pandangan-akhir-fraksi-pir-dprd-kutim-tekankan-transparansi">Sampaikan Pandangan Akhir, Fraksi PIR DPRD Kutim Tekankan Transparansi - ibukotakini.com</a></blockquote>Selain keselarasan dengan program nasional, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah masukan strategis. Di antaranya: Sinkronisasi dengan Tata Ruang Wilayah Terbaru; Pembangunan Berbasis Human Capital; Partisipasi Aktif Masyarakat.Fraksi Demokrat optimistis bahwa pengesahan RPJPD ini dapat menjadi langkah strategis dalam menjadikan Kutai Timur sebagai pusat hilirisasi, inklusi, dan pembangunan berkelanjutan. Yusri juga menyebutkan bahwa kebijakan ini mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2025-2045.“Kami berharap seluruh masyarakat Kutai Timur dapat ikut mengawal rancangan ini guna menjadikan Kutai Timur hebat dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2025-2045,” tutup Yusri. (Adv)

MAS ADIT.png

Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur Dukung Pengesahan Raperda RPJPD 2025-2045

WhatsApp Image 2024-12-03 at 17.05.30.jpg

RPJPD harus selaras dengan program kerja nasional agar dapat mendukung visi besar pembangunan nasional.