KUTAI TIMUR, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai&nbsp;menyoroti pentingnya membangun sistem penganggaran yang dapat menyelaraskan perencanaan kinerja anggaran tahunan dan menghubungkan dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Setelah mengkaji Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur terkait APBD 2024, jurubicara Fraksi Demokrat, Abdi Firdaus menekankan fokus pada program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.Abdi Firdaus, menyampaikan komitmen Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.&nbsp;Hal tersebut disampaikan dalam paripurna ke-11 masa persidangan ke-1 tahun anggaran 2023/2024, di ruang sidang utama DPRD Kutim, Sangatta Utara, Kamis 9 November 2023."Fraksi Partai Demokrat menetapkan tolak ukur keberhasilan dalam APBD 2024 sebagai hasil pencapaian dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien," ujarnya.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pengelolaan-belanja-daerah-harus-produktif">Pengelolaan Belanja Daerah Harus Produktif - ibukotakini.com</a></li></ul>selain itu, Partai Demokrat menitikberatkan pada kejelasan program yang berkorelasi dan berkolaborasi antar organ perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat."Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah yang signifikan dari 8,5 triliun menjadi 9,1 triliun. Tapi kita juga &nbsp;perlu mendorong pemerintah daerah untuk lebih teliti dalam melihat sektor-sektor yang dapat mendorong kenaikan pendapatan, seperti pariwisata, pajak hotel, dan sektor lainnya," tuturnya.Pihaknya juga mendorong perlunya penjelasan terinci tentang belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dari setiap organisasi perangkat daerah."Hal ini agar tidak mengulangi kesalahan tahun sebelumnya dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan serta kebutuhan prioritas pembangunan Kutai Timur," bebernya.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/apbd-2024-naik-fraksi-golkar-dorong-optimalisasi-anggaran">APBD 2024 Naik, Fraksi Golkar Dorong Optimalisasi Anggaran - ibukotakini.com</a></li></ul>Dalama kesempatan itu juga, perwakilan Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa pesan penting kepada pemerintah daerah, antara lain: 1. Pembangunan infrastruktur di desa-desa Kecamatan Teluk Pandan yang masih belum maksimal dan sangat dinantikan oleh masyarakat. 2. Pemenuhan listrik di Desa 102, Kecamatan Bengalon, untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan aktivitas ekonomi. 3. Normalisasi sungai guna penanggulangan banjir di Bengalon dan Teluk Pandan, mengingat musim penghujan telah tiba. 4. Insentif untuk sopir dan tenaga angkut sampah di Bengalon yang masih belum mendapatkan perhatian. 5. Pembangunan SMA atau SMK di Sangkima untuk mengurangi biaya pengeluaran keluarga dan memfasilitasi pendidikan tinggi bagi pemuda desa. 6. Perbaikan jalan menuju Desa Ipang Raya Kecamatan Sangatta Selatan serta jalan usaha tani di beberapa desa di Kutai Timur. 7. Pemekaran desa untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pembangunan. 8. Bantuan modal untuk UMKM yang terdampak COVID-19 agar dapat memulai usaha kembali. 9. Program menjadikan Kutai Timur kota hijau dengan memaksimalkan aset dan potensi lahan hijau yang masih tersedia.Dengan harapan. "Saran, dan catatan Partai Demokrat dapat diterima oleh pemerintah daerah dan diimplementasikan di setiap organisasi perangkat daerah, membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat Kutai Timur," harapnya. (adv)

Partai Demokrat menitikberatkan pada kejelasan program yang berkorelasi dan berkolaborasi antar organ perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan 

demokrat.jpg

KUTAI TIMUR - Partai Demokrat menitikberatkan pada kejelasan program yang berkorelasi dan berkolaborasi antar organ perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan. 

Fraksi Demokrat Tekankan Penggunaan Anggaran yang Efektif