<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure>IBUKOTAKINI.COM&nbsp;– Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj. Mulyana, memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi kritis terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Ia berharap penyusunan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pelosok desa."Kami mendorong fokus pada sektor-sektor potensial seperti agribisnis dan pariwisata, serta peningkatan efisiensi retribusi daerah," ujar Mulyana dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim Poniso Surryo Renggono, 23 anggota dewan, serta perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.Mulyana menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja operasi agar anggaran dapat difokuskan pada program prioritas."Kami harus menekan belanja yang kurang produktif agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," tegasnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/fraksi-nasdem-dprd-kutim-tekankan-kepatuhan-regulasi-penyusunan-r-apbd-2025">https://ibukotakini.com/read/fraksi-nasdem-dprd-kutim-tekankan-kepatuhan-regulasi-penyusunan-r-apbd-2025</a></blockquote>Ia juga menyoroti evaluasi belanja modal untuk memastikan relevansi proyek infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat. "Penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan relevan dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi," tambahnya.Dalam konteks pengawasan anggaran, Mulyana mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan."Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.Fraksi Gelora Amanat Perjuangan juga menyoroti perlunya penguatan kemandirian fiskal di Kutai Timur dengan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. "Kami harus menggali potensi pendapatan alternatif yang ada di daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal," ungkap Mulyana.Sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim, Mulyana berharap pandangan dan rekomendasi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2025."Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang lebih baik," harapnya. (Adv)

MAS ADIT.png

Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Fokus Efisiensi dan Kemandirian Fiskal

WhatsApp Image 2024-11-23 at 18.16.09.jpeg

Efisiensi dalam belanja operasi agar anggaran dapat difokuskan pada program prioritas.