<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure>IBUKOTAKINI.COM&nbsp;– Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kutim, Selasa (26/11/2024).Juru bicara Fraksi Golkar, Hasna, menyoroti berbagai aspek penting dalam pengelolaan APBD, mulai dari penerimaan daerah hingga alokasi belanja wajib yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.Hasna menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam penyusunan RAPBD 2025. Salah satu poin penting adalah penyempurnaan regulasi terkait penerimaan daerah yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA).“Dana transfer daerah, dana desa, penerimaan DAU, serta harmonisasi pajak dan retribusi daerah memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan daerah, termasuk dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA, pajak, dan retribusi daerah,” terang Hasna.Dalam hal belanja daerah, Hasna menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran harus memprioritaskan belanja wajib pemerintah daerah (mandatory spending).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/sampaikan-pandangan-akhir-fraksi-pir-dprd-kutim-tekankan-transparansi">Sampaikan Pandangan Akhir, Fraksi PIR DPRD Kutim Tekankan Transparansi - ibukotakini.com</a></blockquote>“Sesuai ketentuan, alokasi pendidikan minimal 20% dari belanja daerah, kesehatan minimal 10% dari APBD, belanja infrastruktur pelayanan dasar sebesar 40% dari belanja daerah, serta 50% penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah pada Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024. Kondisi ini, menurut Hasna, perlu menjadi perhatian serius agar serapan anggaran di tahun 2025 dapat lebih optimal.“Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan target dan realisasi serapan APBD secara maksimal, khususnya pada anggaran urusan wajib pemerintah,” tegas Hasna. (Adv)

MAS ADIT.png

Fraksi Golkar DPRD Kutim Tekankan Pengelolaan Anggaran dalam Pandangan Akhir RAPBD 2025

WhatsApp Image 2024-12-02 at 17.13.23.jpg

Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah pada Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024.