<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure>IBUKOTAKINI.COM&nbsp;– Dalam Sidang Paripurna ke-22 masa persidangan ke-1 tahun 2024 mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur, Hj. Uci, menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan.Sidang yang berlangsung dihadapan Ketua DPRD Kutim Jimmy, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua I DPRD Kutim Sayid Anjas, serta 28 anggota dewan lainnya dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini menjadi forum bagi Fraksi PKS untuk menyampaikan aspirasi terkait prioritas pembangunan.Dalam penyampaiannya, Hj. Uci meminta Pemkab Kutim memprioritaskan program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu serta pembangunan sarana pendidikan di berbagai wilayah yang masih minim fasilitas.“Kami dari Fraksi Keadilan Sejahtera ingin menekankan bahwa alokasi anggaran di sektor pendidikan harus diprioritaskan untuk mendukung program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu,” katanya dalam rapat paripuna belum lama ini.Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.&nbsp;"Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, kami mendorong agar anggaran pendidikan dialokasikan dengan tepat," jelasnya.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/david-rante-sebut-rpjpd-2025-20245-kutim-jadi-panduan-strategis-pembangunan">David Rante Sebut RPJPD 2025-20245 Kutim Jadi Panduan Strategis Pembangunan - ibukotakini.com</a></blockquote>Hj. Uci juga menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kutim, terutama di daerah yang kurang terjangkau.“Pembangunan sarana pendidikan di berbagai wilayah Kutai Timur harus menjadi perhatian utama, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani,” katanya.Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah negeri yang menjalankan program wajib belajar 9 tahun.&nbsp;“Kualitas pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah negeri, masih perlu ditingkatkan,” bebernya.Dalam upayanya memperbaiki mutu pendidikan, Uci mengajak pemerintah untuk fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan distribusi sarana pendidikan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.“Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan,” tegasnya. (Adv)

MAS ADIT.png

Fraksi PKS DPRD Kutim Prioritaskan Anggaran Pendidikan di Rapat Paripurna

WhatsApp Image 2024-11-27 at 23.51.47.jpg

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. 